KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mempertimbangkan pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai respons atas potensi tekanan dagang dari Amerika Serikat, yang mengancam mengenakan tarif bea masuk hingga 32% terhadap produk Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai bentuk negosiasi menghadapi gelombang proteksionisme global.

Namun, rencana tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri. Mereka menilai relaksasi TKDN tanpa perhitungan matang bisa membuka keran impor secara besar-besaran dan melemahkan daya saing industri nasional di pasar domestik.

Fajar Budiono, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), menegaskan bahwa pelonggaran TKDN harus bersifat selektif. “Ini langkah antisipatif terhadap dampak tak langsung kebijakan dagang AS. Tapi jika dilakukan sembarangan, industri lokal bisa terpukul,” ujar Fajar dalam keterangannya, Jumat (11/4).

Cari Referensi Bisnis di Business Insight dengan Subscribe with Google

Ia mencontohkan sektor otomotif dan proyek pemerintah yang selama ini sangat terbantu dengan penerapan TKDN. Menurutnya, jika pelonggaran diberlakukan untuk produk jadi tanpa pengawasan, maka banyak pabrik dalam negeri berisiko gulung tikar. 

Baca Juga: Prabowo Minta Kebijakan TKDN Fleksibel, Realistis, dan Diganti Insentif

Fajar bilang, harus ada penguatan regulasi, seperti pemberlakuan SNI Wajib, agar pasar tidak dibanjiri produk impor,” tegasnya.

INAPLAS juga mendorong pemerintah untuk tetap mempertahankan tarif impor atas produk asal AS. Selain sebagai respons atas kebijakan dagang AS, tarif tersebut penting untuk menjaga kestabilan pasar dan mendukung program hilirisasi petrokimia yang krusial bagi industri nasional.

Asosiasi ini menyatakan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi 8%, dengan menekankan pentingnya stabilitas industri hulu sebagai pendorong lapangan kerja dan investasi jangka panjang.

Senada, Yohanes P. Widjaja, Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI), mengingatkan bahwa pelonggaran TKDN bisa menjadikan Indonesia sebagai pasar sekunder bagi produk asing, terutama dari China. “Kalau TKDN dihapus, Indonesia bisa diserbu produk yang tak lagi bisa masuk ke AS. Kita yang kena imbasnya,” ujarnya.

Sektor keramik pun bersuara. Edy Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), meminta pemerintah konsisten dalam menerapkan TKDN. Ia menyebut kebijakan ini terbukti efektif menciptakan permintaan dan menopang keberlangsungan produksi di tengah persaingan global yang semakin sengit.

Baca Juga: Asosiasi Logistik Respons Rencana Penghapusan Kuota Impor dan Pelonggaran TKDN

Berbagai asosiasi juga sepakat bahwa pembukaan keran impor harus dilakukan secara selektif, hanya untuk produk yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Pendekatan ini diyakini mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan industri nasional.

Dengan berbagai masukan dari pelaku industri, pemerintah didorong untuk mengambil kebijakan yang proporsional, menjaga daya saing nasional tanpa mengorbankan keberlangsungan industri dalam negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News