KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasar properti hunian di Indonesia dinilai masih sangat potensial. Selain ditopang oleh laju pertumbuhan penduduk, juga karena selisih pasokan dan permintaan (backlog) hunian di Indonesia masih tinggi, yakni 11,4 juta unit.   "Kami meyakini bahwa peluang bisnis properti hunian tapak maupun vertikal masih cukup besar," ujar Aulia Firdaus, CEO Repower Asia Indonesia dalam siaran pers yang diterima kontan.co.id, Senin (26/8).   Dia menambahkan, potensi tersebut salah satunya mengingat rumah tapak masih diminati konsumen, terutama dari segmen keluarga, termasuk keluarga usia muda. 

Karena itu, Repower Asia terus mengembangkan proyek rumah tapak di Depok, Jawa Barat.

Baca Juga: Ibu kota baru pindah, emiten ini diuntungkan karena potensi kenaikan harga properti   Dalam kaca mata pengamat bisnis properti, Panangian Simanungkalit, sampai dengan akhir tahun 2019, permintaan rumah tapak bakal meningkat berkisar 6%-8% dibandingkan dengan tahun lalu.   “Kapitalisasi pasar perumahan sampai dengan akhir tahun 2019 saya perkirakan berkisar Rp 110 triliun-Rp 120 triliun,” papar dia.    Melihat tingginya kebutuhan akan hunian, pemerintah sejak tahun 2015 mencanangkan Program Sejuta Rumah (PSR). Lewat program itu pemerintah menggulirkan dana subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Salah satu dana subsidi yang digulirkan pemerintah adalah melalui kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sejak 2010 hingga 24 Agustus 2019, penyaluran subsidi melalui KPR berskema FLPP jumlahnya mencapai Rp 41,94 triliun untuk 631.122 rumah.   Sepanjang rentang empat tahun terakhir, 2015-2018, pemerintah mengklaim bahwa torehan PSR terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2015, disebutkan bahwa PSR merealisasikan sebanyak 699.770 unit. Lalu, tahun 2016 (805.169 unit), 2017 (904.758 unit), dan 2018 (1.132.621 unit). Untuk 2019, pemerintah menargetkan pembangunan 1,25 juta rumah. 

Baca Juga: Apabila ibu kota baru di Samboja, Bumi Serpong Damai (BSDE) bisa ketiban untung   Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi A Hamid pernah mengatakan, tantangan ke depan antara lain adalah ketersediaan lahan di kawasan strategis. Terutama, untuk membangun rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Salah satu cara mengatasi hal itu misalnya dengan membangun rumah susun (rusun) dekat dengan stasiun kereta atau transit oriented development (TOD). Lalu, membangun rusun dengan kombinasi pasar seperti Rusun Pasar Rumput, Jakarta setinggi 25 lantai berjumlah tiga menara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi