WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) akan menentukan upaya menghindari tebing fiskal atau fiscal cliff anggarannya pada Kamis (20/12) ini. Mendekati deadline, John Boehner, juru bicara parlemen AS yang berasal dari Partai Republik, mengatakan, pihaknya mendorong diadakannya pemungutan suara dalam menentukan kenaikan pajak orang kaya, atau yang disebutkan sebagai Plan B.

Menurut Boehner, hari ini parlemen AS akan memilih berbagai opsi kebijakan fiskal  yang ditawarkan baik oleh Partai Republik yang merupakan partai oposisi dan Partai Demokrat pimpinan Presiden Barack Obama. Dalam proposal terakhirnya, Obama menawarkan kenaikan pajak bagi warga AS dengan pendapatan di atas US$ 400.000 per tahun. naik dari usulan sebelumnya US$ 250.000 per tahun.

Dengan usulan itu berarti, masyarakat AS dengan penghasilan di bawah US$ 400.000 per tahun tetap akan menikmati pajak rendah. Langkah ini akan menaikkan pendapatan negara sebesar US$ 600 miliar sehingga pemangkasan belanja lebih kecil.

Sedangkan Partai Republik mengusulkan kenaikan pajak untuk warga kelas atas dengan penghasilan di atas US$ 1 juta per tahun. Langkah itu akan menaikkan pendapatan negara antara US$ 300 miliar sampai US$ 400 miliar, sehingga perlu pemangkasan belanja lebih dalam. Anggaran yang akan dipangkas adalah jaminan sosial untuk sekitar US$ 1,22 triliun.

Selain itu, Partai Republik mengusulkan kenaikan pajak pendapatan modal (capital gain) dan deviden sebesar 20% untuk individu dengan pendapatan lebih tinggi dari US$ 1 juta. Berlaku mulai awal 2013, aturan ini akan mengenai sekitar 23,8% tingkat teratas investasi Amerika.

Pemungutan suara menjadi langkah terakhir Boehner menekan Obama untuk memangkas belanja negara lebih besar dan menaikkan ambang batas kenaikan pajak. "Saat ini kita perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan perhatian presiden," kata Frank Lucas, anggota parlemen AS dari Partai Republik.

Namun, upaya Partai Republik mengiring ke pemungutan suara tidak direspon positif Gedung Putih. "Presiden telah menunjukkan kemauan yang jelas," kata Jay Carney, juru bicara Gedung Putih. Ditargetkan beres sebelum Natal, pemerintah membutuhkan 241 suara Republik agar rencananya berjalan.

Editor: Uji Agung Santosa