KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pergantian anggota Kabinet Merah Putih Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9) lalu masih menjadi perbincangan publik. Ada kekhawatiran, kestabilan fiskal yang selama ini menjadi keunggulan Indonesia goyang karena keinginan ambisius mengejar pertumbuhan.

“Jadi, kalau kita bicara soal Sri Mulyani, pasti kita akan mendengar lagi tentang kehati-hatian fiskal, disiplin fiskal, dan beliau juga punya banyak kredibilitas di mana beliau sangat terkenal di dalam negeri maupun internasional,” kata Julian Aldrin Pasha, Ketua Institut Demokrasi dan HAM The Habibie Center dalam webinar yang diselenggarakan Policy+, Jumat (12/9).

Julian khawatir, kestabilan fiskal dengan gaya disiplin yang dilakukan Sri Mulyani ini sulit diterapkan oleh penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa. Apalagi, gaya kepemimpinan Purbaya berbeda dengan Sri Mulyani. “Dia (Purbaya) lebih berorientasi pada pertumbuhan,” ulas Julian.

Reksa Dana Diburu, Investor dan Nilai Reksa Dana Mirae Asset Naik di Awal 2025

Baca Juga: Pembiayaan Modal Kerja BFI Finance Tumbuh 15,6% pada Semester I 2025

Meski demikian, Julian berpandangan kalau reshuffle adalah hal yang biasa dalam kehidupan politik. Namun ia mewanti-wanti, reshuffle kabinet bak pisau bermata dua, dia bisa memperkuat demokrasi namun juga bisa melemahkan demokrasi.

Jika pergantian menteri lebih didasarkan pada loyalitas politik daripada integritas dan merit, maka kualitas pengawasan demokrasi bisa terancam, sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah pada akuntabilitas.

Sementara itu, Didit Ratam, selaku Dewan Pengurus The Habibie Center menjelaskan, perombakan kabinet ini akan menjadi ujian bagi kredibilitas ekonomi dan juga kualitas demokrasi Indonesia. “Reshuffle Kabinet ini merupakan respons terhadap demokrasi jalanan yang mencerminkan kegundahan masyarakat Indonesia,” ujar Didit.

Sementara itu, Raafi Seiff, Direktur Policy+ menilai, perombakkan kabinet harus diiringi dengan memperkuat penegakan etika pada lembaga eksekutif dan legislatifnya, serta memastikan kebijakan yang dibuat sejalan dengan realitas.

Baca Juga: Green Financing BSI Meningkat 14,50% per Juni 2025

Kepastian arah fiskal

Sementara itu, Jahen Fachrul Rezki, Wakil Direktur sekaligus Kepala Bidang Makro, Keuangan, dan Ekonomi Politik LPEM meminta agar ada kejelasan arah fiskal. Kepastian fiskal ini penting untuk jaminan dari pelaku ekonomi menatap masa depan.

“Pasar dan publik sedang menunggu sinyal yang jelas mengenai arah kebijakan fiskal. Tanpa kejelasan yang kredibel, ketidakpastian akan semakin besar, terutama dengan program belanja ambisius yang sudah ada,” jelas Jahen

Jahen menambahkan, saat ini yang penting yang harus dilakukan pemerintah adalah, mengalokasikan dana ke sektor produktif seperti infrastruktur, pembangunan SDM, dan transisi hijau, yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat konsumsi, serta memberi kepastian bagi investor terhadap prospek jangka panjang perekonomian Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News