KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi menetapkan 50 daerah sebagai penerima kelonggaran penggunaan dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2025.

Kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Bahwa untuk percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam berupa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta kerugian materiel yang signifikan di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, diperlukan pendanaan yang memadai termasuk yang bersumber dari anggaran transfer ke daerah," bunyi pertimbangan beleid tersebut, Rabu (7/1/2026).

Regulasi OJK Berikan Kepastian Hukum Bagi Lembaga Keuangan dan Konsumen

Baca Juga: Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Pasca Bencana Sumatra, Ini Tugasnya

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK 102/2025, kelonggaran tersebut diberikan kepada 3 pemerintah provinsi, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, serta 47 pemerintah kabupaten/kota.

Dengan demikian, total daerah yang secara eksplisit tercantum dalam beleid ini mencapai 50 daerah.

Namun, di luar 50 daerah tersebut, daerah lain di wilayah terdampak bencana tersebut juga bisa mendapatkan kelonggaran yang sama jika memperoleh penetapan status keadaan darurat bencana oleh Kepala Daerah, kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Melalui PMK ini, pemerintah memberikan relaksasi signifikan terhadap berbagai komponen TKD, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Insentif Fiskal, hingga Dana Desa.

Penyaluran dana tersebut dapat dilakukan tanpa pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana ketentuan normal.

Pemerintah juga memperbolehkan dana TKD yang telah disalurkan namun belum direalisasikan penggunaannya untuk dialihkan ke kegiatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.

Khusus untuk Dana Bagi Hasil, PMK 102/2025 mengatur bahwa penyaluran DBH tahun anggaran 2025 dilakukan tanpa memperhitungkan pemotongan atau penundaan.

Sementara pada tahun anggaran 2026, pemerintah menetapkan percepatan penyaluran kurang bayar DBH sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Tetapkan Aturan Baru Batas Defisit APBD 2026 Seragam Jadi 2,5%

Berikut adalah rincian daerah yang mendapatkan kelonggaran TKD:

Provinsi

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten

1. Kabupaten Aceh Barat
2. Kabupaten Aceh Besar
3. Kabupaten Aceh Selatan
4. Kabupaten Aceh Singkil
5. Kabupaten Aceh Tamiang
6. Kabupaten Aceh Tengah
7. Kabupaten Aceh Tenggara
8. Kabupaten Aceh Timur
9. Kabupaten Aceh Utara
10. Kabupaten Agam
11. Kabupaten Batu Bara
12. Kabupaten Bener Meriah
13. Kabupaten Bireuen
14. Kabupaten Deli Serdang
15. Kabupaten Gayo Lues
16. Kabupaten Humbang Hasundutan
17. Kabupaten Kepulauan Mentawai
18. Kabupaten Langkat
19. Kabupaten Lima Puluh Kota
20. Kabupaten Mandailing Natal
21. Kabupaten Nagan Raya
22. Kabupaten Nias Selatan
23. Kabupaten Padang Pariaman
24. Kabupaten Pakpak Bharat
25. Kabupaten Pasaman
26. Kabupaten Pasaman Barat
27. Kabupaten Pesisir Selatan
28. Kabupaten Pidie
29. Kabupaten Pidie Jaya
30. Kabupaten Serdang Bedagai
31. Kabupaten Solok
32. Kabupaten Tanah Datar
33. Kabupaten Tapanuli Selatan
34. Kabupaten Tapanuli Tengah
35. Kabupaten Tapanuli Utara

Kota

1. Kota Binjai
2. Kota Langsa
3. Kota Lhokseumawe
4. Kota Medan
5. Kota Padang
6. Kota Padang Panjang
7. Kota Padangsidimpuan
8. Kota Pariaman
9. Kota Sibolga
10. Kota Solok
11. Kota Subulussalam
12. Kota Tebing Tinggi

Selanjutnya: Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Pasca Bencana Sumatra, Ini Tugasnya

Menarik Dibaca: 5 Olahraga untuk Mengencangkan Payudara Kendur, Bisa Dilakukan di Rumah!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News