KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia resmi tercatat sebagai salah satu negara penandatanganan Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information (CARF-MCAA) yang digagas OECD.

Perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam transparansi perpajakan global, khususnya terkait aset kripto.

Berdasarkan daftar terbaru OECD per 26 Agustus 2025, Indonesia menandatangani kesepakatan tersebut bersamaan dengan 50 negara lainnya seperti Jepang, Italia, Kanada, Jerman hingga Brazil.

Lewat Prolanis, Penderita Diabetes Temukan Dukungan dan Motivasi Sehat

OECD menegaskan, keterlibatan berbagai negara dalam kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari mandat G20 pada April 2021.

Baca Juga: Airlangga & Menteri Perdagangan & Investasi Selandia Baru Bahas Dukungan Aksesi OECD

"Mengingat pesatnya perkembangan dan pertumbuhan pasar Aset Kripto dan untuk memastikan bahwa pencapaian transparansi pajak global yang baru-baru ini diraih tidak terkikis secara bertahap, pada April 2021, G20 memberi mandat kepada OECD untuk mengembangkan kerangka kerja yang memungkinkan pertukaran otomatis informasi pajak terkait Aset Kripto," tulis OECD, dikutip Minggu (31/8/2025).

Pada Agustus 2022, OECD menyetujui Kerangka Pelaporan Aset Kripto (CARF) yang memungkinkan pelaporan informasi pajak atas transaksi Aset Kripto secara terstandarisasi, dengan tujuan pertukaran informasi tersebut secara otomatis.

Baca Juga: Indonesia Wajib Bayar Iuran Jika Resmi Jadi Anggota Penuh OECD, Ini Perhitungannya

Dengan keikutsertaan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpotensi memperoleh akses data lintas yurisdiksi terkait wajib pajak Indonesia yang menyimpan atau memperdagangkan kripto di luar negeri.

Untuk diketahui, rencana pemerintah untuk mengadopsi CARF guna memfasilitas pertukaran data aset kripto memang sudah tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026.

Baca Juga: DJP Perketat Kerahasiaan Data Pajak Demi Penuhi Standar OECD

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News