Resmi! UMP 2027 Di Pulau Jawa, Jakarta Tertinggi, Jabar Melesat Paling Besar



KONTAN.CO.ID - Jakarta. Upah minimum provinsu (UMP) 2027 resmi naik dibandingkan tahun 2026. Di Pulau Jawa,  enam provinsi telah menetapkan besaran UMP 2027. Keenam provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hasil penetapan menunjukkan kenaikan UMP dengan persentase yang berbeda-beda. Jawa Barat mencatat kenaikan tertinggi sebesar 29,44%. Sementara itu, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan UMP nominal terbesar, yakni Rp 6,13 juta per bulan.

Berikut perbandingan UMP 2027 di enam provinsi Pulau Jawa: 

Provinsi UMP 2027 Kenaikan nominal Kenaikan
DKI Jakarta Rp 6.136.941 Rp 407.065 7,10%
Jawa Barat Rp 3.000.000 Rp 682.399 29,44%
Jawa Tengah Rp 2.655.454 Rp 328.068 14,10%
Jawa Timur Rp 2.730.000 Rp 283.119,32 11,57%
Banten Rp 3.372.828,70 Rp 271.947,30 8,77%
DI Yogyakarta Rp 2.725.000 Rp 307.505 12,72%

Baca Juga: Kebakaran Pabrik Permen di Cikande: 24 Kantong Jenazah Dievakuasi dari Pabrik

1. UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6,13 juta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 6.136.941 per bulan. Angka tersebut naik Rp 407.065 atau 7,1% dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 5.729.876.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Pramono pada Jumat (20/11/2026).

Pramono menjelaskan, penentuan UMP telah melalui pembahasan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perwakilan pekerja, dan pengusaha. Pembahasan berlangsung selama tiga hari sebelum pemerintah daerah menyepakati besaran kenaikan.

Menurut Pramono, kebijakan pengupahan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

2. UMP Jawa Barat 2027 naik 29,44%

Jawa Barat mencatat kenaikan UMP tertinggi di antara enam provinsi Pulau Jawa. Gubernur Dedi Mulyadi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 3 juta, naik Rp 682.399 atau 29,44% dibandingkan UMP 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menjelaskan, pemerintah menggunakan pendekatan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penghitungan UMP 2027.

Berdasarkan formulasi yang disampaikan pemerintah daerah, nilai KHL Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 4.248.132. Nilai tersebut dikalikan 70% sehingga menghasilkan Rp 2.973.692,40.

Pemerintah kemudian membulatkan hasil perhitungan tersebut menjadi Rp 3 juta.

Gubernur Dedi Mulyadi menyebut penetapan tersebut sebagai upaya mengurangi kesenjangan upah antara daerah yang memiliki industri padat modal dan daerah yang didominasi industri padat karya.

Kebijakan ini diperkirakan lebih berdampak pada daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) relatif rendah, seperti Kota Banjar, Pangandaran, Kuningan, dan Majalengka.

Sebaliknya, sejumlah kawasan industri seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang telah memiliki UMK di atas Rp 3 juta.

Pemprov Jawa Barat juga membuka mekanisme pengajuan pengecualian bagi perusahaan yang keberatan memenuhi ketentuan upah minimum. Pengajuan tersebut akan melalui verifikasi administrasi dan kemampuan keuangan perusahaan.

Tonton: Daftar UMP 2027 di 12 Provinsi: Jakarta Rp6,13 Juta, Bali Naik 42%!

3. UMP Jawa Tengah 2027 naik 14,10%

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 2.655.454. Nilai tersebut meningkat Rp 328.068 atau 14,10% dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 2.327.386,07.

Pengumuman penetapan UMP disampaikan Luthfi di Kabupaten Jepara pada Sabtu (21/11/2026).

Menurut Luthfi, penetapan UMP telah melalui pembahasan Dewan Pengupahan yang melibatkan empat unsur, yaitu pemerintah, pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), serikat pekerja atau buruh, serta pakar dan akademisi.

Kenaikan sebesar 14,10% tersebut menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir di Jawa Tengah. Sebagai perbandingan, UMP Jawa Tengah 2026 hanya meningkat 7,28% dibandingkan tahun sebelumnya.

Luthfi berharap kenaikan upah dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan diikuti peningkatan produktivitas. Pemerintah daerah juga menargetkan kebijakan tersebut mampu mendukung pertumbuhan industri, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

4. UMP Jawa Timur 2027 menjadi Rp 2,73 juta

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 2.730.000 per bulan. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut besaran tersebut meningkat Rp 283.119,32 atau 11,57% dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 2.446.880,68.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 yang ditetapkan pada 21 November 2026. UMP baru mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Dalam menetapkan UMP, Pemprov Jawa Timur mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, termasuk inflasi sebesar 3,33% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82%. Kebutuhan hidup layak juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah.

Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak di Jawa Timur mencapai Rp 3.742.675 per bulan.

Khofifah menegaskan, kebijakan pengupahan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dan kesempatan kerja.

Ia juga mengingatkan bahwa perbandingan upah minimum antarprovinsi tidak cukup hanya melihat nominal. Kondisi perekonomian dan kebutuhan hidup layak di setiap daerah perlu menjadi pertimbangan.

5. UMP Banten 2027 naik 8,77%

Gubernur Banten Andra Soni menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 3.372.828,70 per bulan. Jumlah tersebut naik Rp 271.947,30 atau 8,77% dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 3.100.881,40.

Andra mengatakan, pemerintah daerah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Banten sebesar 5,63% dan inflasi sebesar 3,14% dalam menentukan kenaikan upah.

Menurut dia, peningkatan daya saing investasi Banten tidak seharusnya bertumpu pada kebijakan upah buruh murah. Pemerintah daerah justru perlu memperkuat produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis.

Andra berharap kenaikan UMP dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.

Baca Juga: DJP: UU Perampasan Aset Tak Akan Menyasar Kasus Pelanggaran Pajak

6. UMP DI Yogyakarta 2027 naik 12,72%

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 2.725.000 per bulan. Nilai tersebut meningkat Rp 307.505 atau 12,72% dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 2.417.495.

Kenaikan UMP DIY 2027 menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Pemerintah daerah mengumumkan keputusan tersebut melalui Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Sabtu (21/11/2026).

Penetapan UMP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026.

Sebagai perbandingan, UMP DIY pada 2024 sebesar Rp 2.125.897,61 atau naik 7,27%. Pada 2025, UMP meningkat menjadi Rp 2.264.080,95 atau naik 6,5%. Selanjutnya, UMP 2026 naik 6,78% menjadi Rp 2.417.495.

Dengan kenaikan 12,72% pada 2027, persentase peningkatan upah minimum DIY melampaui kenaikan dalam tiga tahun sebelumnya.

Selain menetapkan UMP, Pemda DIY juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2027 untuk sejumlah sektor usaha.

Penetapan upah minimum tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha.

Dengan tambahan DIY, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi secara persentase di Pulau Jawa, disusul Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Namun, dari sisi nominal, DKI Jakarta tetap berada di posisi teratas dengan UMP lebih dari Rp 6,1 juta per bulan.

Sebagian artikel telah tayang di Sumber: https://money.kompas.com/read/2026/11/22/204126626/ump-2027-jakarta-jabar-jateng-jatim-dan-banten-cek-besarannya?page=all#page2.  

Prabowo Bakal Musnahkan 600 Ton Narkoba! Kapolri Sebut Rekor Dunia
© 2026 Konten oleh Kontan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News