KONTAN.CO.ID - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah dalam revitalisasi pasar rakyat di Indonesia. Pasar rakyat memiliki peran strategis sebagai urat nadi ekonomi rakyat.

Hal ini ditegaskan Mendag Zulkifli Hasan saat meresmikan Pasar Rakyat dan Tematik Ketidur di Mojokerto, Jawa Timur pada Senin (20/3). Selain pasar rakyat dan tematik, Mendag Zulkifli Hasan juga meresmikan sarana perdagangan lainnya yakni Pusat Kuliner Skywalk Majapahit, Pasar Hewan Sekar Putih, dan Pusat Grosir Sepatu

"Pasar rakyat sangat strategis sebagai urat nadi ekonomi rakyat. Bahkan saya mengampanyekan berbelanja di pasar rakyat. Kalau sarana prasarana pasar rakyat bagus, daerahnya akan berkembang," kata Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan, pasar rakyat juga berperan untuk memantau harga barang kebutuhan pokok. "Dari pasar rakyat diketahui kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Melalui pasar rakyat juga diketahui daya beli masyarakat. Jadi pasar rakyat itu penting posisinya," lanjutnya.

Mendag Zulkifli Hasan menambahkan, pasar rakyat harus masuk ke dalam ekosistem digital, di antaranya dengan bekerja sama dengan lokapasar (marketplace). Melalui marketplace, penjualan di pasar rakyat dapat meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, wilayah pemasaran bukan hanya di Mojokerto tetapi lebih luas lagi.

"Oleh karena itu, secara perlahan pelaku usaha di pasar rakyat bisa diikutkan dalam ekosistem marketplace dan diajari sehingga pedagang di pasar rakyat bisa mengembangkan diri," jelas Mendag Zulkifli Hasan.

Program revitalisasi pasar rakyat Kementerian Perdagangan mencakup empat aspek yakni revitalisasi fisik, manajemen, ekonomi, dan sosial budaya. Revitalisasi manajemen pengelola berpedoman pada SNI Pasar Rakyat 8152:2021 dengan mempertimbangkan peningkatan profesionalisme pengelola, pemberdayaan pelaku usaha, serta penerapan standar operasional prosedur.

Selain peningkatan fasilitas untuk kenyamanan pengunjung, pasar rakyat yang dibangun juga dilengkapi sarana pos ukur ulang sebagai wujud perlindungan bagi konsumen dan tanggung jawab pedagang untuk berdagang secara jujur. Kepatuhan para pedagang di pasar rakyat tercermin dengan kepatuhan dalam menjual bahan pokok tidak melebihi harga acuan yang telah ditentukan, tidak menjual bahan pangan yang sudah kadaluarsa, dan tidak menjual bahan pangan mengandung bahan berbahaya.

Kementerian Perdagangan juga melakukan fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi di Pasar Rakyat melalui program Digitalisasi Pasar Rakyat. Pada 2022, terdapat 3.588 pasar rakyat yang telah terdigitalisasi dengan jumlah pedagang yang terdigitalisasi sebanyak 250.062 pedagang.

Hasil tersebut dapat dicapai melalui beberapa kerja sama dan kolaborasi nyata dengan beberapa pihak, yakni pembayaran nontunai Sehat, Inovatif, Aman Pakai QRIS bersama Bank Indonesia dan PT Pos Indonesia dengan Pospay. Juga pemanfaatan lokapasar melalui Tokopedia dan Tumbasin, pemanfaatan delivery on demand melalui GrabMart.

Keberhasilan juga disumbang berkat penerapan situs pasar, informasi harga, dan pencatatan omzet pasar melalui Sistem Informasi Sarana Perdagangan (SISP) dan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) serta penerapan pembayaran retribusi secara elektronik melalui perbankan daerah maupun nasional.

Pasar Rakyat Ketidur dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) berasal dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan 2021 dengan nilai Rp4 miliar. Sedangkan Pasar Tematik Ketidur dibangun pada 2022 menggunakan APBD Kota Mojokerto sebesar Rp3,4 miliar.

Pasar Rakyat dan Tematik Ketidur menempati lahan seluas 27.756 m2 dengan luas bangunan utama seluas 10.020 m2 . Pasar Rakyat Ketidur memiliki jumlah pedagang sebanyak 115 orang.

Komoditas yang dijual di pasar ini antara lain sembako, buah-buahan, barang kelontongan, bumbu masak, peralatan rumah tangga, tas, dan pakaian. Sementara Pasar Tematik Ketidur memiliki jumlah pedagang sebanyak 104 orang dengan barang yang dijual di pasar tematik di antaranya barang bekas, besi tua, sepeda bekas, dan lainnya. Barang bekas yang dijual di sini bukan barang bekas asal impor.

Turut hadir pada peresmian pasar, yakni Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yaitu Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kasan.

Kerja Sama Pengadaan Formasi Lulusan Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet)

Selain meresmikan pasar, Mendag Zulkifli Hasan juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Kota Mojokerto. Dalam MoU ini, Pemkot Mojokerto akan menyiapkan formasi untuk lulusan Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet), khususnya yang berasal dari Mojokerto. MoU ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

"Adanya aparatur sumber daya (ASN) lulusan Akmet akan memastikan ketepatan timbangan di pasar, khusunya di Kota Mojokerto. Hal ini untuk menjaga dan melindungi konsumen agar tidak dirugikan," kata Mendag Zulkifli Hasan.

Suhanto menambahkan, pada 2022, Pemerintah Kota Mojokerto telah mengirimkan dua orang putra terbaiknya untuk menempuh pendidikan di Akmet. Dua orang ini nantinya akan lulus pada 2025 dan diharapkan mampu memenuhi kekurangan sumber daya manusia Kemetrologian di Kota Mojokerto.

Putra dan putri daerah tersebut akan menjadi ASN di daerah masing-masing sehingga perlu disiapkan formasinya. Adapun jabatan fungsional yang dapat diisi lulusan Akmet adalah Fungsional Penera Terampil dan Jabatan Fungsional Pengamat Tera Terampil.

Suhanto berharap, para pegawai di bidang kemetrologian yang telah direkrut agar dipertahankan di jabatan fungsional sesuai dengan kompetensinya. "Langkah ini perlu diambil agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal untuk menjaga ketertiban ukuran untuk mewujudkan perlindungan konsumen di Kota Mojokerto. Dalam hal ini, timbangan di pasar dan SPBU perlu dijaga ketertibannya dan standarnya agar tidak merugikan masyarakat," tutup Suhanto,

Salah satu fungsi Kementerian Perdagangan adalah memberikan perlindungan konsumen dan perwujudan tertib ukur. Guna mendukung pelaksanaan fungsi tersebut dan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka didirikan Unit Metrologi Legal (UML) di kabupaten/kota. Hingga saat ini, terdapat 364 UML dari 519 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Kemendag Sosialisasikan Program Good Design Indonesia di Yogyakarta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti