KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan memperpanjang penempatan dana sebesar Rp 200 triliun di bank milik negara (bank Himbara) hingga September 2026 guna menjaga likuiditas dan mendukung pertumbuhan kredit. Dana yang berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) yang diberikan dalam bentuk deposito on call kepada Himbara pada September 2025 lalu ditargetkan untuk disetorkan kembali beserta bunganya pada Maret 2026. Itu sesuai tenor enam bulan yang ditetapkan di awal. Namun pemerintah mengumumkan perpanjangan kembali selama enam bulan kedepan, artinya total waktu pengembalian yang diberi kepada Himbara bertambah menjadi satu tahun penuh. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif
Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai pola tarik ulur kebijakan tersebut menciptakan ketidakpastian.
Baca Juga: OJK Cabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Modal Ventura Maju Raya Sejahtera “Pengembalian yang diperpanjang membuat ketidakpastian kebijakan. Bank jadi bingung apakah harus mengubah strategi secara mendadak jika kebijakan serupa terulang,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (24/2). Menurut Bhima, di satu sisi perpanjangan penempatan dana SAL memang membuat likuiditas lebih proporsional dan bunga berpotensi lebih stabil. Risiko kredit juga bisa ditekan karena bank tidak terdorong menyalurkan kredit secara agresif hanya demi mengejar pertumbuhan. “Direksi bank sebelumnya cukup waswas terhadap risiko kredit dan NPL jika ekspansi dilakukan besar-besaran. Tapi model tarik ulur seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi, karena pemerintah juga membutuhkan SAL untuk menjaga arus kas APBN,” katanya. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Budi Frensidy, melihat persoalan utama bukan pada ketersediaan likuiditas, melainkan lemahnya permintaan kredit dari dunia usaha. “Masalahnya bukan di supply uang, tetapi demand terhadap kredit yang tidak bertumbuh karena bisnis belum banyak ekspansi,” ujarnya. Menurut Budi, dengan adanya penempatan dana dari Bank Indonesia maupun SAL, likuiditas perbankan sebenarnya berlimpah. Namun, kredit yang bisa tumbuh dengan bunga normal, bukan yang disubsidi diperkirakan hanya meningkat single digit. “Isunya bukan di penyaluran, tetapi di permintaan dari dunia usaha yang belum marak,” tambahnya. Kondisi ini kata Budi membuat bank berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka perlu menjaga likuiditas dan stabilitas biaya dana. Di sisi lain, ketidakpastian kebijakan serta lemahnya permintaan kredit membuat ruang ekspansi menjadi terbatas. Di sisi lain, sejumlah bank Himbara menyambut positif keputusan pemerintah memperpanjang pengembalian dana SAL Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia, Kemas Erwan Husainy, mengatakan perseroan mengikuti kebijakan pemerintah terkait perpanjangan penempatan dana tersebut. Menurutnya, skema SAL sebelumnya terbukti membantu penetrasi pembiayaan sekaligus menjaga likuiditas perbankan. “Alhamdulillah, kami ikut kebijakan pemerintah. Dana SAL kemarin terbukti meningkatkan penetrasi perbankan ke market dan likuiditas juga baik, terutama di akhir tahun 2025,” ujarnya. BSI sendiri mendapat alokasi sekitar Rp 10 triliun dari total Rp 200 triliun dana SAL yang ditempatkan pemerintah. Erwan menyebut realisasi penyaluran dana tersebut sudah terserap lebih dari 100%. “Waktu itu sebulan saja sudah terserap. Karena dananya berputar, ada pembayaran pokok lalu kami salurkan lagi,” jelasnya. Dari sisi pembiayaan, Erwan optimistis perpanjangan penempatan dana SAL dapat kembali mendorong pertumbuhan pembiayaan BSI ke level dua digit pada 2026. Tahun lalu, BSI mencatat pertumbuhan pembiayaan dobel digit seiring dukungan likuiditas dari dana pemerintah. “Tahun ini insya Allah kami masih optimistis untuk terus melakukan penetrasi ke market,” katanya. Adapun penyaluran pembiayaan BSI mencakup berbagai sektor, baik produktif maupun konsumtif. Di segmen produktif, pembiayaan mengalir ke sektor usaha, termasuk UMKM. Sementara di sisi konsumtif, pembiayaan rumah tangga dan konsumer juga menjadi porsi signifikan. BSI pun menyatakan kesiapan apabila pemerintah menambah alokasi dana SAL ke perseroan. “Kalau diberi amanah, kami siap. Sebulan saja sudah habis terserap, jadi pada prinsipnya kami siap menerima amanah dari pemerintah,” tegasnya.
Baca Juga: Hasil Investasi Jadi Penopang Profitabilitas Industri Asuransi Umum Adapun Direktur Network & Retail Funding Bank Tabungan Negara (BTN) Rully Setiawan menilai perpanjangan penempatan dana akan berdampak positif bagi industri perbankan, terutama dalam menjaga stabilitas likuiditas dan suku bunga di pasar. “Dampaknya akan bagus buat market untuk menjaga rate dan likuiditas. Sehingga ratenya pun masih bisa kita jaga, tidak perlu berebut di pasar,” ujar Rully. Menurutnya, likuiditas yang lebih terjaga akan meredam tekanan kompetisi penghimpunan dana, khususnya dana mahal. Kondisi ini dinilai penting di tengah dinamika pasar uang dan kebutuhan perbankan untuk menjaga biaya dana (
cost of fund) tetap kompetitif. Rully pun optimistis kondisi likuiditas hingga September 2026 relatif aman. “Insyaallah harusnya aman. Kami optimistis tahun ini likuiditas terjaga,” katanya. Dalam menjaga likuiditas, BTN memperkuat strategi penghimpunan dana murah atau
current account saving account (CASA). Fokus utama perseroan adalah membangun basis dana murah berbasis transaksi melalui penguatan ekosistem digital. Menurut Rully, super app Bale by BTN dan Bale Korpora menjadi ujung tombak strategi tersebut. “Kalau dana murah harus dimulai dari super apps kita. Bank dalam genggaman, bank ada di kantong. Itu lewat digital,” jelasnya. Melalui digitalisasi, BTN berharap dapat meningkatkan dana berbasis transaksi sekaligus memperkuat struktur pendanaan secara berkelanjutan. Pada kuartal I 2026, BTN menerapkan strategi pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara bertahap. Rully menjelaskan, target DPK tidak langsung dipatok tinggi di awal tahun, melainkan dijaga secara berjenjang agar stabil hingga akhir tahun. “Target kami dibuat secara leveling. Jadi tidak langsung tinggi di awal, tetapi dijaga bertahap sampai akhir tahun. Biasanya target menurun, tapi kami justru menargetkan bisa meningkat di atas posisi Desember secara bertahap,” pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengatakan, kebijakan penempatan dana yang telah berjalan sejak September 2025 itu terbukti membantu menurunkan suku bunga deposito maupun kredit. Pemerintah akan kembali mengevaluasi kebijakan tersebut pada September 2026. Data menunjukkan, suku bunga deposito tenor enam bulan turun menjadi 4,73% pada Januari 2026 dari sebelumnya 5,03% pada November 2025. Sementara suku bunga deposito tenor tiga bulan turun menjadi 4,68% pada Januari 2026 dari 4,71% pada November 2025. Adapun suku bunga kredit juga mengalami penurunan menjadi 8,80% pada Januari 2026, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 9,20%.
Baca Juga: Bank Mega Manfaatkan Isu Coretax untuk Perkuat Retensi Nasabah Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
