KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak semua permasalahan pemerintah daerah dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut merespons pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyebutkan Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti, yang mana Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Meranti dari produksi minyak terbilang kecil. Analisis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Ekonomi Makro badan Kebijakan Fiskal (BKF), Rahadian Zulfadin mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih mandiri lagi dan tidak selalu bergantung pasa pemerintah pusat utamanya soal anggaran belanja.
Respons Kemenkeu Terkait Keberatan Bupati Meranti Soal Dana Bagi Hasil Minyak
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak semua permasalahan pemerintah daerah dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut merespons pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyebutkan Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti, yang mana Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Meranti dari produksi minyak terbilang kecil. Analisis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Ekonomi Makro badan Kebijakan Fiskal (BKF), Rahadian Zulfadin mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih mandiri lagi dan tidak selalu bergantung pasa pemerintah pusat utamanya soal anggaran belanja.