KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa (13/2/2024) menolak gugatan yang diajukan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara terkait dugaan dinasti politik yang dilakukan oleh Joko Widodo atau Jokowi dan keluarganya.

Putusan dalam perkara nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT itu dibacakan oleh Hakim PTUN Jakarta, Joko Setiono, di ruang sidang PTUN Jakarta. Hakim Joko  menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima.

Dalam penjelasannya, hakim menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara (TUN) merupakan sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, perkara yang disengketakan dianggap tidak masuk dalam ranah hukum tata usaha negara.

Baca Juga: Prabowo - Gibran Unggul di TikTok, Ini Penjelasannya

"Objek dan permasalahan hukum yang disengketakan harus masuk dalam ranah hukum tata usaha negara," ujar Joko dalam putusannya.

Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo dan Iriana, Otto Hasibuan, menjelaskan bahwa PTUN menolak gugatan tersebut atas dua alasan utama.

Pertama, subjek gugatan tidak tepat karena dalam PTUN yang dapat disengketakan adalah pejabat tata usaha negara, sedangkan dalam perkara ini yang digugat adalah Joko Widodo, Iriana Joko Widodo, anak-anak mereka, dan pihak lainnya.

Kedua, tidak ada upaya administratif yang telah dilakukan oleh para penggugat sebelumnya.

Otto menyebutkan bahwa gugatan ini sebenarnya hanya merupakan panggung politik yang memanfaatkan jalur pengadilan. Ia menekankan bahwa Jokowi dan Ibu Iriana sebagai individu tidak dapat digugat di PTUN dan menyarankan agar gugatan semacam itu diajukan ke Pengadilan Negeri.

Baca Juga: Kampanye Akbar Prabowo-Gibran Mulai 21 Januari, Cek Daftar Provinsi dan Lokasinya

Otto juga menilai bahwa gugatan tersebut merupakan upaya untuk membangun opini publik terkait dinasti politik melalui pengadilan. Ia mengajak masyarakat Indonesia untuk menghentikan polemik terkait dinasti politik atau menafsirkan hal-hal lain terhadap Jokowi dan keluarganya.

"Sekarang PTUN telah membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarga tidak melakukan dinasti politik seperti yang dituduhkan," tambahnya.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, menyatakan kekecewaannya terhadap penolakan tersebut. Ia berpendapat bahwa Ketua PTUN Jakarta tidak membaca seluruh isi gugatan dan menyatakan niat untuk mengajukan kembali gugatan serupa.

"Kami akan mengajukan kembali gugatan tersebut. Kami akan mendaftarkannya kembali," ungkap Petrus.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PTUN Tolak Gugatan Tuduhan Dinasti Politik, Kuasa Hukum Keluarga Jokowi: Narasi Itu Tidak Terbukti Penulis: Danang Triatmojo Editor: Adi Suhendi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli