KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dunia saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan global yang bersifat multidimensi, salah satunya menyasar pada sektor energi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan mekanisme transisi energi sebagai wujud strategi dalam mendorong peningkatan infrastruktur energi di Indonesia dan mempercepat transisi menuju net zero emission dengan adil dan terjangkau.

Implementasi dari transisi energi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan pembiayaan yang memadai. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah telah melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak baik lokal maupun global untuk memelopori desain, implementasi, dan prinsip-prinsip solusi keuangan yang inovatif dan terpadu.

"Kemitraan dilakukan untuk membuka investasi menuju Tri Hita Karana yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Kita harus memprioritaskan transisi energi yang memastikan baik manfaat maupun biaya terdistribusi secara adil," ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Jumat (2/9).

Solidaritas, Driver Gojek Bagi-bagi Makanan GoFood Gratis ke Warga Senen-Kwitang

Selain transisi energi, pemerintah juga berkomitmen untuk dapat menjaga kelestarian laut sebagai ekosistem terbesar di bumi serta tempat bergantungnya berbagai industri-industri besar seperti perkapalan, perikanan, budidaya, hingga pariwisata pesisir guna mengurangi dampak perubahan iklim melalui kebijakan ekonomi biru.

Baca Juga: Forum Energy Transitions Ministerial Meeting (ETMM) Gagal Capai Komunike

Dengan perkiraan ekonomi tahunan sebesar US$ 2,5 triliun, ekonomi biru secara progresif mampu menarik investor, perusahaan asuransi, bank, dan pembuat kebijakan sebagai sumber pendanaan baru. Selain itu, sebagai negara yang menyimpan 17% dari cadangan Blue Carbon dunia, Indonesia berupaya menjaga penyerapan dan penyimpanan Blue Carbon yang secara jangka panjang mampu membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, melalui kepemimpinan dalam Presidensi G20, Indonesia turut mengambil peran untuk dapat mempercepat transisi ke sistem energi terbarukan dan ,memastikan lautan serta penggunaan lahan dapat dilakukan dengan bertanggung jawab.

Ia juga menekankan, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk dapat menjaga sustainability laut sehingga diperlukan partisipasi dari sektor swasta dan skema pembiayaan yang memadai seperti blended financing.

"Saat ini terdapat tantangan terkait bagaimana memperluas keberlanjutan laut agar lebih luas. Ini membutuhkan partisipasi sektor swasta dan di sinilah blended financing dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan melalui pendekatan inovatif seperti konsep Blue Halo-S," katanya.

Untuk diketahui, konsep Blue Halo-S juga dilaksanan guna memberikan konsesi pada perusahaan atau kelompok usaha untuk menangkap ikan secara komersial di perairan sekitar kawasan konservasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News