KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Brantas Abipraya (Persero) menghadapi tekanan likuiditas di tengah proses restitusi pajak yang masih berjalan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu dikelola perseroan agar penyelesaian sejumlah proyek konstruksi tetap berjalan hingga akhir tahun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Brantas Abipraya Suradi mengatakan, Brantas masih memiliki sejumlah proyek yang ditargetkan rampung pada tahun ini. Namun, sebagian proyek berpotensi mengalami pergeseran penyelesaian karena persoalan alokasi anggaran dan proses eskalasi biaya.

“Yang sedang jalan itu terutama bendung, kemudian perbaikan irigasi sudah mulai jalan. Terus kemudian ada jalan tol, ada beberapa ruas jalan tol seperti Yogyakarta, Palikanci,” kata Suradi saat diskusi dengan media di kantornya, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga: Waskita (WSKT) Tuntaskan LRT Jakarta Fase 1B, Rute Kelapa Gading-Manggarai Beroperasi

Selain itu, Brantas Abipraya masih mengerjakan sejumlah proyek pemerintah di DKI Jakarta, termasuk pembangunan rumah susun serta penguatan NCICD. Perseroan juga tengah melakukan finalisasi proyek kampung nelayan dan sekolah rakyat.

Di sektor kesehatan, Brantas Abipraya mengerjakan pembangunan rumah sakit di Boromo Timur. Perseroan juga menggarap proyek genetika bank di Bogor yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan penyimpanan material genetik dalam proses reproduksi berbantu.

Meski demikian, Suradi menyebut kondisi proyek konstruksi saat ini tidak terlepas dari keterbatasan anggaran pemerintah. Ia mencontohkan sejumlah proyek bendungan yang telah berjalan selama dua hingga tiga tahun, tetapi penyelesaiannya masih bergantung pada ketersediaan anggaran.

“Banyak proyek kami yang tergeser. Ada proyek yang seharusnya selesai tahun ini, tetapi mau tidak mau bergeser karena alokasi anggarannya tidak ada,” ujarnya.

Suradi mengungkapkan, terdapat sekitar delapan proyek bendungan yang masih memiliki sisa nilai kontrak sekitar Rp3 triliun. Proyek-proyek tersebut pada awalnya ditargetkan selesai pada tahun ini, namun berpotensi mengalami pergeseran penyelesaian.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap kontraktor utama, tetapi juga terhadap rantai pasok konstruksi. Pasalnya, keberlanjutan proyek akan berpengaruh terhadap pembayaran kepada vendor, subkontraktor hingga tenaga kerja.

Di sisi lain, Brantas Abipraya juga masih menunggu penyelesaian restitusi pajak yang nilainya sekitar Rp 800 miliar.

Suradi mengatakan, proses restitusi tersebut turut menekan ruang likuiditas perseroan karena dana yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung operasional masih tertahan.

Baca Juga: Martina Berto (MBTO) Bidik Penjualan Rp 501 Miliar, Lanjutkan Efisiensi di 2026

“Kalau proyeksi keuangan kita, sebenarnya sangat berat. Kalau disuruh bertahan satu tahun ke depan, itu sudah habis, selesai,” ungkapnya.

Suradi menjelaskan, karakter bisnis konstruksi memang membutuhkan dukungan modal kerja yang besar. Kontraktor harus mengeluarkan biaya untuk pekerjaan dan membayar vendor terlebih dahulu, sementara penerimaan dari proyek datang kemudian.

Tekanan tersebut semakin terasa ketika perusahaan harus menanggung berbagai potongan dan kewajiban perpajakan di muka. Dengan margin proyek yang relatif tipis, keterlambatan pengembalian restitusi dapat memperlebar defisit arus kas dan meningkatkan kebutuhan pembiayaan.

Karena itu, Brantas Abipraya menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Perseroan antara lain melakukan relaksasi jadwal pembayaran kepada subkontraktor, mencari tambahan pembiayaan, serta mengalokasikan sebagian dana dari proyek baru untuk memenuhi kewajiban kepada vendor dan subkontraktor.

“Kita panggil subkontraktor, kita kasih relaksasi waktu pembayarannya. Saya janjikan sampai tahun depan akan kami bayar. Kami buat jadwal pembayarannya,” jelas Suradi.

Brantas Abipraya juga terus mencari sumber pembiayaan untuk menjaga arus kas. Namun, Suradi mengatakan akses pembiayaan tetap membutuhkan jaminan sehingga tidak seluruh kebutuhan likuiditas dapat dengan mudah ditutup melalui fasilitas perbankan.

Di tengah kondisi tersebut, Brantas Abipraya masih mempertahankan target kinerja tahun ini. Suradi menyebut perseroan menargetkan penjualan sekitar Rp10 triliun dengan laba sekitar Rp 201 miliar pada 2026.

Baca Juga: Pelita Air Perkuat Keandalan Operasional

Ia menambahkan, Brantas Abipraya juga melakukan efisiensi dan penataan organisasi untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Salah satunya melalui streamlining di sejumlah anak usaha serta penyesuaian jumlah tenaga kerja secara organik.

“Sekarang kita tidak rekrut baru. Yang pensiun berkurang, itu yang bisa kita lakukan,” katanya.

Suradi berharap pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan untuk menjaga likuiditas perusahaan konstruksi, termasuk mempercepat penyelesaian restitusi. Menurut dia, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh BUMN konstruksi, tetapi juga oleh vendor, subkontraktor dan pelaku usaha lokal yang menjadi bagian dari ekosistem proyek.

“Ini bukan semata-mata untuk kita. Di belakang kita ada vendor dan subkontraktor yang juga membutuhkan itu. Ada multiplier effect ke masyarakat,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News