JAKARTA. PT Djakarta Lloyd memastikan restrukturisasi utang sebesar Rp 1,2 triliun kepada kreditor lewat program Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga, Jakarta, tuntas. Skema yang disepakati adalah debt to equity swap atau konversi utang menjadi saham.

"Dengan tuntasnya program restrukturisasi utang Djakarta Lloyd, saatnya perusahaan bangkit. Saatnya take off," kata Direktur Utama Djakarta Lloyd Arham S. Torik usai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (13/1).

Menurut Arham, dari total utang Rp 1,2 triliun yang masuk dalam skema debt to equity swap sebesar Rp 800 miliar. "Utang Djakarta Lloyd akan dibayar selama 18 tahun dengan masa grace period (waktu toleransi atau jarak antara tanggal penagihan dengan tanggal jatuh tempo tagihan) selama lima tahun," ujarnya.

Artinya, kata Arham, selama lima tahun Djakarta Lloyd diberi kebebasan tidak membayar kewajiban, tetapi baru mulai melunasi utang tahun 2019. "Dari total kewajiban itu, Djakarta Lloyd harus mengalokasikan dana sekitar Rp 40 miliar per tahun selama 20 tahun," ujarnya.

Dengan tuntasnya program restrukturisasi utang tersebut, kata dia, saat ini komposisi saham pemerintah pada Djakarta Lloyd menjadi 30%, sisanya 70% dipegang para kreditor dengan catatan kreditor tersebut tidak punya hak suara.

"Kreditor terbesar adalah pihak swasta dari perusahaan spare part dari Jepang, selain juga Bank Mandiri dan kreditor lainnya," ujarnya. Dengan tuntasnya restrukturisasi tersebut, kata dia, perseroan memasuki tahap kebangkitan.

Perseroan juga memastikan pada pertengahan tahun 2015 masalah utang kepada karyawan dan pensiunan sudah dapat diselesaikan."Kami sudah merumahkan karyawan sekitar 800 orang dengan menyisakan hanya 45 karyawan," tegasnya.

Penyertaan modal negara

Sebelumnya, perusahaan yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 1950 ini berkali-kali masuk ke pengadilan terancam pailit karena tidak sanggup membayar kewajiban.

Perusahaan bisa dibilang mati karena punya kapal, tidak bisa beroperasi, gaji karyawan juga tertunggak bertahun-tahun.

Saat ini, Djakarta Lloyd sedang mengusulkan suntikan dana dari pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 350 miliar pada tahun 2015.

Sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan kepada pemegang saham, kata dia, dana PMN tersebut akan dialokasikan untuk perbaikan enam unit kapal dan pembelian satu unit kapal curah handymax.

Pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2015, perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp 629 miliar tumbuh sekitar 400% dari pendapatan 2014 sebesar Rp153 miliar.

Saat bersamaan laba bersih perseroan 2015 diproyeksikan naik tajam dari menjadi Rp 66 miliar dari sebelumnya sekitar Rp 3 miliar. (Royke Sinaga)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia