JAKARTA. Niat PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Independen tinggal selangkah lagi. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sudah memberikan lampu hijau kepada perusahaan ritel ini untuk menggelar hajatan tersebut.

"Kemungkinan Jumat (26/3), kami sudah bisa berikan izin RUPS MPPA," ujar Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany, kemarin. Bapepam-LK menilai, informasi yang diberikan manajemen MPPA pada Jumat pekan lalu (19/3), sudah lengkap.

Namun, Fuad masih mensyaratkan MPPA mengumumkan penjelasan rencana transaksi penjualan 90,76% saham PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) kepada CVC Capital Partner melalui Meadow Asia Company (MAC). Pengumuman transaksi senilai Rp 7,16 triliun itu harus dimuat di media cetak terbitan hari (23/3) ini. Isinya adalah kejelasan rencana penggunaan dana penjualan saham LPPF.

Bapepam-LK juga mengingatkan notaris yang mengawal RUPSLB Independen MPPA agar tidak kecolongan. "Harus dipastikan bahwa peserta RUPSLB itu tidak terafiliasi dengan Grup Lippo," tandas Fuad.

Jika ditemukan adanya pemegang saham non independen yang hadir dan memberikan suara, otoritas pasar modal akan bertindak tegas. "Pernah ada yang melakukan, kami batalkan dan kenakan sanksi," katanya.

Danny Konjongian, Direktur MPPA, mengungkapkan, pihaknya akan mengumumkan rencana bisnis MPPA pasca penjualaan saham LPPF di surat kabar paling lambat hari ini. "Akan ada penjelasan impact (dampak) jika pelepasan ini dilakukan," ungkapnya.

Minta insentif

Selain meminta persetujuan pemegang saham untuk menjual LPPF, MPPA juga berniat mempercepat pelunasan utang, termasuk obligasi yang didanai dari hasil penjualan saham LPPF. Maklum, dari total nilai penjualan Rp 7,16 triliun, MPPA akan mendapatkan dana tunai Rp 5,3 triliun. Dari jumlah tersebut, MPPA mengalokasikan Rp 3,4 triliun untuk membayar utang, Rp 1 triliun dibagikan sebagai dividen, dan sisanya modal kerja.

Nah, salah satu pemegang obligasi rupiah MPPA saat ini adalah PT Jamsostek. Hotbonar Sinaga, Direktur Utama Jamsostek, mengatakan, pihaknya merupakan salah satu pemegang obligasi MPPA dengan investasi senilai Rp 50 miliar. Namun, hingga kini MPPA belum menyatakan rencananya mempercepat pelunasan obligasi. "Kalau ada (tawaran), kami akan mempertimbangkannya," imbuhnya.

Sementara, Direktur Investasi Jamsostek Elvyn G Masassya menambahkan, jika ada tawaran percepatan pelunasan dari MPPA, pihaknya akan mengkaji untuk meminta insentif tambahan. "Kami akan review," ujar dia.

Saat ini, MPPA memiliki obligasi konvensional dan sukuk senilai total Rp 512 miliar yang jatuh tempo pada tahun 2012 dan 2014. Bunga kedua surat utang ini mencapai 16%-17% per tahun. Selain itu, melalui Matahari International B.V., MPAA telah menerbitkan obligasi global senilai US$ 200 juta yang jatuh tempo tahun 2012.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Test Test