KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah untuk melakukan retaliasi atas diskriminasi minyak sawit dinilai dapat menjadi langkah yang buruk. Hal tersebut diungkapkan oleh Duta Besar Uni Eropa (EU) untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend. 

Vincent bilang keputusan itu akan berlainan dengan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi komperhensif Indonesia EU (IEU CEPA).

"Kalau Indonesia boikot produk EU akan menjadi sama-sama kalah dan kita maunya ada sama-sama menang dalam keberlanjutan," ujar Vincent saat media briefing, Rabu (20/3).

Vincent menanggapi langkah pemerintah atas rencana implementasi regulasi atau delegated act untuk kesepakatan Renewable Energy Directive (RED) II. Ia bilang kebijakan tersebut bersifat fleksibel.

Pihak EU akan membantu Indonesia dalam membangun keberlanjutan dalam industri kelapa sawit. Nantinya bila dinilai sawit Indonesia telah mencapai standar keberlanjutan, aturan RED II dapat direvisi pada tahun 2021 atau 2023.

EU pun tidak bergeming atas ancaman Indonesia untuk membawa kasus tersebut ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Langkah tersebut dinilai tepat untuk menyelesaikan sengketa. "Kita percaya sengketa bisa diselesaikan dengan cara yang tepat di WTO," terang Vincent.

EU pun membantah melakukan diskriminasi terhadap sawit Indonesia. Ia bilang bea masuk minyak sawit ke EU hanya 5%, padahal di India bea masuk mencapai 40%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi