JAKARTA. Pembahasan revisi atas Daftar Negatif Investasi (DNI) masih alot. Pemerintah mengaku, masih banyak perdebatan antara satu Kementerian/Lembaga (K/L) dengan yang lainnya.

Alhasil, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution bilang, karena itu, DNI tidak mungkin rampung tahun 2015. Namun demikian, Ia berjanji awal Januari 2016 sudah bisa dikeluarkan.

"DNI itu menyangkut banyak institusi, Kementerian/Lembaga (K/L)," ujar Darmin, Jumat (4/12) di Istana Negara Jakarta.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Jadi, pembahasannya tidak bisa dipaksakan, apalagi diklaim oleh salah satu K/L pengusung saja. Meskipun memang refvisi DNI ini menjadi inisiatif Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sehingga BKPM menjadi leading department dalam membahas perubahan DNI, yang sekarang masih digodok di tingkat kementerian, di bawah Kemenko Perekonomian. Sayang Darmin enggan menjelaskan aturan mana saja yang masih menjadi perdebatan tersebut.

Sementgara itu ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menganggap perubahan DNI pada satu sisi berdampak baik. Namun di sisi lain mengancam industri lokal, apalagi seperti industri film. Oleh karenanya, pemerintah harus bisa memastikan jika banyak perusahaan asing masuk, akan memberikan ruang bagi pengusaha film, dan industri kreatif lainnya berkembang.

Sehingga investasi yang masuk, tidak hanya menyuntikan modal saja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi mendorong munculnya pelaku industri yang lain, yang pada akhirnya produktivitas nasional meningkat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News