JAKARTA. Pemerintah tidak akan mengeluarkan revisi Daftar Negatif Investasi sepotong-sepotong. Seperti yang diungkapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelumnya, yang akan mendahulukan perubahan DNI untuk dua sektor.

Namun, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, dirinya hanya akan menyetujui perubahan aturan DNI yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Saat ini pemerintah baru membahas perubahan DNI untuk empat sektor saja. Sementara yang diajukan jumlahnya lebih dari itu.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

"Kami akan bahas dulu ditingkan Menko Perekonomian semuanya," kata Darmin, Jumat (8/1) di Istana Negara, Jakarta.

Keempat sektor yang baru dibahas itu beberapa diantaranya industri kreatif, sektor teknologi informasi, dan farmasi. Bahkan, karena belum dibahas semuanya, ia terpaksa membatalkan rencana pembahasan perubahan DNI pada rapat terbatas bersama presiden Joko Wiidodo (Jokowi) pekan lalu.

Darmin berjanji, akan membahas semua sektor yang disulkan dalam dua hingga tiga minggu ke depan. Baru setelah dib ahas di tingka Kemenko Perekonomian, usulan-usulan itu akan dibawa ke Ratas bersama presiden.

Hanya saja, Ia tidak yakin pembahasannya bisa berjalan lancar dan selesai cepat. Sebab, selain banyaknya sektor yang akan dibahas juga akan banyak pro dan kontra antar Kementerian/Lembaga (K/L).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News