JAKARTA. Pemerintah berencana menghapus beberapa jenis barang selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Hal tersebut dipastikan akan berdampak pada penerimaan pajak.

Meski mengurangi potensi penerimaan, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Sigit Priadi Pramudit tidak khawatir. Sebab, hilangnya penerimaan tidak signifikan.

"Enggak seberapa, sekitar Rp 800 miliar," kata Sigit, Kamis (28/5).

Adapun jenis barang yang dihapuskan tersebut yaitu elektronik, furniture dan mabel, serta aksesoris termasuk tas mewah. Pemerintah berlasan, penghapusan dilakukan lantaran barang tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai barang mewah.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, penarikan pajak dari barang-barang tersebut cukup sulit dilakukan. Apalagi, penerimaan yang dihasilkan juga sangat kecil.

Sementara itu, perkiraan Bambang, potensi penerimaan yang hilang dari penghapusan jenis barang tersebut dari daftar PPnBM hanya sekitar Rp 1 triliun. Hingga kini masih menyiapkan revisi aturan PPnBM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Jika pekan depan proses perubahan payung hukumnya rampung, maka PMK tersebut bisa diterbitkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie