BOGOR. Revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) akan diusulkan menjadi program legislasi nasional (prolegnas). Keberadaan aturan tersebut dirasa mendesak untuk mendorong penerimaan negara lebih tinggi. Wakil menteri keuangan Mardiasmo mengatakan wajar jika aturan ini menjadi hal yang diprioritaskan selesai tahun 2015. Sebab, dalam revisi UU KUP ini akan mengatur mengenai pemberlakuan
tax amnesty alias pengampunan pajak. "Ini memberi kesempatan bagi mereka yang sampai saat ini belum melaporkan pajaknya," ujar Mardiasmo, Jumat (13/2) di Istana Bogor.
Ia berharap UU ini bisa segera berlaku di tahun 2016. Makanya, saat ini Ia sedang mengawal proses pengajuan UU ini dalam prolegnas di parlemen atau dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelumnya, DPR sudah mengeluarkan 37 RUU prioritas tahun 2015. Berikut daftar 37 RUU prioritas prolegnas 2015 berdasarkan data Badan Legislasi DPR: 1. RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia 3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 4. RUU tentang Wawasan Nusantara PPUU 5. RUU tentang Pertanahan 6. RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah 7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU 8. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun\ 2014 tentang Pemerintahan Daerah 9. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 10. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 11. RUU tentang Merek 12. RUU tentang Paten 13. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 14. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan 15. RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan) 16. RUU tentang Jasa Konstruksi 17. RUU tentang Arsitek 18. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat 19. RUU tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN 20. RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 21. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol 22. RUU tentang Pertembakauan 23. RUU tentang Kewirausahaan Nasional 24. RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 25. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 26. RUU tentang Penyandang Disabilitas 27. RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah 28. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 29. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan 30. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 31. RUU tentang Sistem Perbukuan 32. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan 33. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia 34. RUU tentang Penjaminan 35. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) 36. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 37. RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Uji Agung Santosa