Jakarta. Pemerintah menyatakan telah berupaya keras mereformasi kebijakan dan pelayanan di bidang kemudahan berusaha pada semua indikator. Namun dampak perubahannya belum seluruhnya tercatat dalam survei kemudahan dalam berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) yang telah diluncurkan oleh Bank Dunia (World Bank). Oleh karena itu, pemerintah akan terus prioritaskan langkah untuk meningkatkan kemudahan memulai usaha, pengurusan perizinan pendirian bangunan, pendaftaran properti, pembayaran dan pelaporan pajak, penegakan kontrak melalui jalur pengadilan serta proses perdagangan lintas batas (ekspor dan impor). Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai target peringkat EoDB menyentuh angka 30 di tahun 2019 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. "Pemerintah juga akan melibatkan swasta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil dan melakukan pemantauan terhadap efektifitas penyelenggaraan langkah-langkah perbaikan tersebut di lapangan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan resmi, Rabu (26/10).
RI bidik peringkat 30 kemudahan berbisnis 2019
Jakarta. Pemerintah menyatakan telah berupaya keras mereformasi kebijakan dan pelayanan di bidang kemudahan berusaha pada semua indikator. Namun dampak perubahannya belum seluruhnya tercatat dalam survei kemudahan dalam berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) yang telah diluncurkan oleh Bank Dunia (World Bank). Oleh karena itu, pemerintah akan terus prioritaskan langkah untuk meningkatkan kemudahan memulai usaha, pengurusan perizinan pendirian bangunan, pendaftaran properti, pembayaran dan pelaporan pajak, penegakan kontrak melalui jalur pengadilan serta proses perdagangan lintas batas (ekspor dan impor). Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai target peringkat EoDB menyentuh angka 30 di tahun 2019 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. "Pemerintah juga akan melibatkan swasta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil dan melakukan pemantauan terhadap efektifitas penyelenggaraan langkah-langkah perbaikan tersebut di lapangan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan resmi, Rabu (26/10).