KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingginya harga komoditas pada tahun 2022 membawa dampak positif terhadap pundi-pundi negara. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghitung, dari windfall komoditas ini, negara bisa mengantongi pendapatan perpajakan sekitar Rp 327,9 triliun. 

Ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar RP 279 triliun dan pendapatan dari bea cukai, khususnya bea keluar dari komoditas seperti CPO, sebesar Rp 48,9 triliun. 

Kebijakan Matchmaking OIS BI Dorong Pertumbuhan Likuiditas Perbankan

Meski pada tahun ini kantong negara diuntungkan oleh tingginya harga komoditas, Sri Mulyani khawatir tahun depan hal ini tidak akan terjadi. 

Baca Juga: Kinerja Ekspor Triwulan II, Mendag Zulhas: Ekonomi RI Naik 5,44 %, Terbaik di Dunia

“Kami melihat, harga komoditas pada tahun 2023 tidak akan setinggi, sehingga momentum windfall harga komoditas tahun ini bisa saja tidak akan berulang pada 2023,” tutur Sri Mulyani setelah sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin (8/8). 

Seperti contohnya harga minyak, pada tahun ini ia memperkirakan harga minyak bisa mencapai US$ 95 per barel atau bahkan US$ 100 per barel. Sedangkan pada tahun 2023, harga minyak diperkirakan melemah di level US$ 90 per barel. 

Harga batubara yang menjadi komoditas andalan ekspor Indonesia pada tahun ini diperkirakan mencapai US$ 244 per ton, sedangkan tahun depan diperkirakan turun ke level US$ 200 per ton. 

Begitu juga dengan harga CPO yang pada tahun ini diperkirakan mencapai US$ 1.350 per ton, pada tahun depan diyakini turun ke US$ 1.000 per ton. 

Baca Juga: Banyak Perusahaan Energi Mangkir Bayar Windfall Tax, Italia Kekurangan Pendapatan

Dengan kondisi ini, Sri Mulyani mengaku akan ada tantangan bagi pemerintah dalam mendulang pendapatan negara pada tahun 2023. 

Apalagi, pemerintah juga harus merealisasikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di bawah 3% produk domestik bruto (PDB). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News