KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Klaim yang menyebut Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam hal ketahanan energi menuai kritik. Capaian tersebut dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan, mengingat ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil masih sangat tinggi.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, posisi Indonesia justru rentan karena sangat bergantung pada minyak dan LPG impor, di mana proporsi yang cukup besar berasal dari Timur Tengah. Selain itu, Indonesia terlalu mengandalkan kebijakan subsidi BBM dan LPG yang dinilai tidak berkelanjutan secara jangka panjang.

"Apa yang disampaikan bahwa kita ranking 2 dunia dalam hal ketahanan energi, rasanya tidak menggambarkan realita. Dinamika harga energi dunia akan menekan fiskal kita," ujarnya kepada Kontan, Senin (4/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Klaim Indonesia Peringkat Dua Ketahanan Energi, Begini Ini Fakta Sebenarnya

Wijayanto membandingkan dengan studi World Energy Council yang justru menempatkan Indonesia di posisi 60-80 dunia. Menurutnya, studi global tersebut menempatkan negara-negara yang mengandalkan energi terbarukan (renewable energy) seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark sebagai juara ketahanan energi.

Terkait strategi, Wijayanto mengapresiasi rencana pemerintah dalam membangun transportasi publik masif, mendorong kendaraan listrik (EV), transisi ke EBT, hingga program B-50 dan cadangan strategis BBM.

 "Pemerintah sudah punya rencana bagus, tantangannya adalah bagaimana mengeksekusinya dengan baik dan sesuai rencana. Perlu kita dorong dan kawal realisasinya," lanjutnya.

Namun, Wijayanto mewanti-wanti pemerintah agar tidak terlena dengan klaim peringkat kedua dunia tersebut. Sebagai negara net importer minyak mentah, status ini dianggap berisiko jika dipercaya mentah-mentah.

"Sangat tidak menggambarkan realita. Ini berbahaya, karena bisa meninabobokan kita," pungkasnya.

Sebelumnya, lembaga keuangan JP Morgan menempatkan Indonesia di posisi kedua dari 52 negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia di tengah gejolak geopolitik global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, meski kondisi energi nasional belum ideal karena status Indonesia sebagai importir minyak, upaya mencapai kemandirian energi terus dipacu.

Baca Juga: Harga Pangan Naik Serentak, Beras hingga Cabai Melonjak Dua Digit Awal Mei 2026

"Dalam kondisi ini kita harus putar otak bagaimana caranya harus mencapai kemandirian energi," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (3/5/2026).

Bahlil memerinci, strategi pertama yang dijalankan adalah mengoptimalisasi ribuan sumur minyak tua, termasuk warisan kolonial, agar kembali produktif dengan penggunaan teknologi baru dan pemberian insentif bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). 

Hasilnya, kata dia, pada 2025 produksi minyak nasional berhasil melampaui target APBN untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir.

Berikutnya, lanjut Bahlil, langkah kedua adalah ketegasan dalam eksekusi wilayah eksplorasi yang mangkrak, seperti Blok Abadi Masela. Adapun proyek senilai US$ 21 miliar di Maluku ini kini resmi masuk tahap lelang konstruksi.

"Kalau you (INPEX) gak jalanin 6 bulan, saya cabut. Dan Alhamdulillah sekarang sudah tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC) nya," tegasnya. 

Di sektor bahan bakar, pemerintah mencatat sejarah dengan penghentian impor solar pada 2026 berkat keberhasilan mandatori biodiesel. Program pencampuran minyak sawit ini kini mencapai 40% (B40) dan direncanakan meningkat menjadi 50% (B50) pada Juli mendatang. 

Langkah serupa juga disiapkan untuk bensin melalui mandatori etanol sebesar 20% pada 2028. "Kalau kita mandatori 20%, berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kilo liter," ungkap Bahlil.

Baca Juga: Bangun KEK Keuangan di Bali, Purbaya Tawarkan Pajak 0%

Sementara itu, untuk menekan subsidi LPG yang mencapai Rp 80 triliun-Rp 87 triliun per tahun, pemerintah mulai mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG). Teknologi gas kemasan tabung ini diklaim 30% hingga 40% lebih murah dibanding LPG dan sudah mulai diujicobakan pada program makan bergizi gratis serta sektor restoran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News