KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pemeringkat Rating and Investment Information, Inc (R&I) mengisyaratkan bahwa Indonesia berpotensi meraih peningkatan peringkat kredit atau sovereign credit rating (SCR) menjadi A- dalam waktu dekat.

Berdasarkan laporan R&I yang diunggah pada akhir September 2024 lalu, peningkatan kredit utang tersebut bisa terwujud jika Presiden Prabowo Subianto dapat menjaga ketahanan fiskal dan stabilitas makroekonomi yang sudah ada.

"Peringkat akan dinaikkan jika R&I melihat adanya tanda-tanda yang pasti bahwa presiden yang baru akan mewarisi sikap kebijakan yang diupayakan oleh pemerintahan saat ini dan bahwa kinerja ekonomi Indonesia yang kuat dan perbaikan posisi fiskal akan dipertahankan di bawah pemerintahan yang baru," tulis R&I dalam laporannya.

Baca Juga: Utang Pemerintah Turun pada Agustus 2024, Kemenkeu Beberkan Penyebabnya

R&I juga melihat bahwa rasio utang pemerintah juga akan tetap stabil pada tahun mendatang-mendatang, dengan kesehatan fiskal dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga.

"R&I akan terus mencermati arah kebijakan pemerintahan baru serta pengelolaan ekonomi dan fiskal," katanya. 

Seperti yang diketahui, R&I telah mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada BBB+ dengan outlook positif.

Berdasarkan Laporan APBN Edisi November, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil menjaga stabilitas SCR dan bahkan terus meningkat. 

Selama pandemi Covid-19 (2020–2023), Indonesia termasuk salah satu negara yang resilien, berhasil mempertahankan SCR, di mana secara global terdapat 237 penurunan peringkat. S&P mempertahankan outlook stabil, sementara R&I menaikkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif.

Baca Juga: BI Diproyeksi Masih Tahan Suku Bunga Meski Cadangan Devisa Pecah Rekor

Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hal ini menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mempertahankan kredibilitas dan daya tarik di mata investor, meski di tengah ketidakpastian global. 

"Keberhasilan ini tak lepas dari respons penanganan pandemi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang efektif, reformasi fiskal dan bauran kebijakan yang baik, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tulis Kemenkeu dalam laporannya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli