KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia masih menghadapi persoalan daya saing dalam menarik investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) di kawasan ASEAN. Di tengah derasnya investasi yang masuk ke sejumlah negara tetangga, Indonesia dinilai tertinggal karena birokrasi, ketidakpastian regulasi, lemahnya konsistensi kebijakan, hingga rendahnya efisiensi investasi.
Kepala Ekonom Maybank Indonesia, Juniman menilai competitiveness investasi Indonesia masih jauh dibandingkan Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Salah satu persoalan utama adalah proses perizinan yang masih panjang. "Masalah birokrasi, perizinan kita terlalu lama dibandingkan negara seperti Vietnam, Malaysia, Singapura, ataupun Thailand. Dari sisi inisiatif, kita juga masih kurang dibandingkan Vietnam dan negara-negara lainnya," ujar Juniman kepada Kontan, Senin (21/9/2026) Berdasarkan data FDI semester I-2026, Singapura mencatat investasi asing sekitar US$ 86,2 miliar. Thailand mencapai US$ 40,5 miliar atau tumbuh 80% secara tahunan, Vietnam US$ 34,65 miliar atau naik 60%, dan Malaysia US$ 30,2 miliar atau tumbuh 18,5%. Sementara itu, FDI Indonesia tercatat US$ 28,45 miliar atau sekitar Rp 507,6 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.836 per dolar AS. Filipina mencatat US$ 3,38 miliar atau turun 17,83% secara tahunan. Pasalnya, investasi juga salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Indonesia pada kuartal II 2026 hanya mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% yoy, sementara Vietnam tumbuh 8,39% yoy, Malaysia tumbuh 6%, Singapura tumbuh 5,90% yoy. Menurut Juniman, persoalan daya saing Indonesia tidak berhenti pada lamanya perizinan. Regulasi yang sering berubah serta kebijakan yang tidak konsisten membuat investor ragu mengambil keputusan investasi jangka panjang. "Regulasi kita sering berubah-ubah dan itu membuat investor sangat berhati-hati untuk masuk ke Indonesia," katanya.
Baca Juga: PMI Manufaktur Indonesia Melemah pada Agustus 2026, Tertinggal dari Negara ASEAN Dinamika politik domestik juga menjadi pertimbangan investor. Pergantian pemerintahan yang diikuti perubahan kebijakan dinilai menciptakan ketidakpastian bagi investor asing. "Jadi ada masalah politik, regulasi, dan birokrasi. Berikutnya adalah masalah konsistensi kebijakan. Selain regulasi, kebijakannya juga berubah-ubah, bahkan terhadap satu industri pun bisa berubah," ujar Juniman.
Kebijakan di Pusat, Tapi Implementasi di Daerah Terhambat Persoalan tersebut tetap terjadi meski pemerintah telah memangkas sejumlah regulasi dan mempercepat proses perizinan. Juniman menilai masalah utamanya kini terletak pada kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasinya di daerah.
"Antara aturan atau kebijakan dengan implementasi itu berbeda. Kebijakannya sudah bagus. Ada kebijakan satu pintu dan pemangkasan regulasi. Tetapi begitu masuk ke tahap pelaksanaan, masih ada gap antara aturan di pusat dan daerah," jelasnya. Menurutnya, investor yang sudah memperoleh persetujuan di tingkat pusat masih harus menghadapi berbagai aturan di daerah, termasuk pembebasan lahan dan perizinan. Kondisi ini membuat proses investasi kembali panjang dan menambah biaya. Hal serupa terjadi pada sejumlah insentif, termasuk insentif pajak. Kebijakan sudah tersedia, tetapi ketika investor hendak memanfaatkannya, realisasi di lapangan tidak selalu mudah. Karena itu, pemerintah perlu menyatukan kebijakan dengan implementasi. Aturan dari pusat harus dijalankan secara konsisten hingga pemerintah daerah, bahkan desa dan kelurahan yang berkaitan dengan proses pembebasan lahan maupun kegiatan investasi. "Kalau pemerintahan sampai tingkat paling kecil tidak menjalankan aturan yang ada di pusat secara konsisten, akhirnya itu menjadi hambatan bagi investasi asing untuk masuk ke Indonesia," katanya.
ICOR Tinggi, Investasi Kurang Efisien Masalah daya saing Indonesia juga tercermin dari tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Juniman menyebut ICOR Indonesia hampir mendekati 6, sementara negara-negara pesaing di ASEAN rata-rata berada di bawah 4. Tingginya ICOR menunjukkan investasi di Indonesia belum efisien. Investor masih menghadapi berbagai biaya, termasuk pungutan yang tidak jelas, sehingga biaya untuk menghasilkan output menjadi lebih besar.
Baca Juga: Ekonomi RI Tertinggal di ASEAN, Investasi Jadi Kunci Kejar Pertumbuhan 6% "Berbeda dengan negara-negara tadi yang rata-rata ICOR-nya di bawah 4. Dengan efisiensi yang lebih baik, investor menjadi lebih tenang untuk masuk ke negara tersebut," ujarnya. Selain efisiensi, struktur investasi yang masuk juga menjadi persoalan. Berdasarkan data BKPM, investasi Indonesia masih banyak didominasi investasi padat modal, terutama di sektor seperti pertambangan. Bukan berarti investasi padat modal sebagai sesuatu yang buruk. Namun, pemerintah perlu memastikan investasi tersebut tetap memberikan dampak ke ekonomi domestik melalui pemenuhan aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), penggunaan tenaga kerja lokal, dan keterlibatan pemasok dalam negeri.
Dengan demikian, investasi padat modal tetap dapat menghasilkan multiplier effect yang lebih besar. Saat ini, kata Juniman, persoalannya adalah investasi padat modal sering kali masih bergantung pada tenaga ahli dari negara asal investor. Bahkan, produk yang dihasilkan dapat kembali diekspor ke negara asal tersebut. "Di atas kertas mungkin terlihat investasi kita naik, tetapi multiplier effect terhadap perekonomian secara keseluruhan belum terlihat," katanya. Dampaknya juga terasa di daerah tujuan investasi. Pertumbuhan ekonomi bisa melonjak ketika investasi masuk, tetapi setelah efek low base berakhir, pertumbuhannya kembali terbatas. Juniman mencontohkan Sulawesi Tengah. Ketika investasi dari China atau negara lain berhenti atau keluar, ekonomi daerah tersebut dapat ikut tertekan karena belum terbentuk kesinambungan antara investasi dengan ekonomi lokal.
Kesiapan dan Kualitas Tenaga Kerja Jadi Kunci Pemerintah dinilai perlu menyiapkan tenaga kerja lokal agar mampu masuk ke struktur industri yang dibangun investor asing. Tanpa tenaga kerja yang kompetitif, posisi strategis dalam industri berpotensi tetap diisi tenaga kerja dari negara asal investor. "Kalau hanya mengandalkan investasi padat modal, tetapi pemerintah tidak menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif, ujung-ujungnya posisi tersebut akan diisi oleh tenaga kerja dari negara investor," ujar Juniman. Baca Juga: Proyeksi Bank Dunia: Kemiskinan Indonesia Capai 64,2% di 2026,Posisi ke-4 ASEAN&Peers Menurut dia, kondisi tersebut membuat manfaat investasi bagi Indonesia menjadi terbatas. Indonesia berisiko hanya menjadi lokasi investasi, pasar, sekaligus sumber bahan baku. Sebaliknya, negara seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand dinilai lebih siap dari sisi tenaga kerja. Menurut Juniman, negara tersebut tidak hanya menawarkan insentif seperti tax holiday, tetapi juga memastikan tenaga kerja lokal dapat masuk ke industri yang dibangun investor. Dengan masuknya tenaga kerja lokal, investasi asing dapat menghasilkan transfer teknologi dan meningkatkan kapasitas industri domestik.
Jangan Hanya Kejar Angka Realisasi Juniman juga meminta pemerintah tidak hanya melihat angka realisasi investasi yang tercatat dalam data BKPM. Sebab, investasi yang tercatat belum tentu seluruhnya telah diwujudkan dalam bentuk pembangunan pabrik atau kegiatan usaha yang benar-benar beroperasi. "Antara angka realisasi dengan benar-benar membangun pabrik di lapangan itu merupakan perkara yang berbeda," katanya. Menurutnya, BKPM perlu melihat dan mempublikasikan berapa investasi yang benar-benar direalisasikan menjadi pabrik atau kegiatan usaha yang beroperasi.
Data tersebut penting untuk mengukur seberapa besar investasi yang benar-benar memberikan dampak terhadap perekonomian, bukan sekadar mencatat komitmen atau realisasi secara administratif. Ekosistem Industri Belum Terpadu Faktor lain yang membuat Indonesia kalah bersaing adalah kesiapan kawasan industri. Juniman menilai negara pesaing telah membangun ekosistem industri yang lebih terpadu, mulai dari infrastruktur, tenaga kerja, industri pendukung hingga rantai pasok.
Baca Juga: ASEAN Perbarui Daftar 21 Proyek Prioritas Infrastruktur Kawasan Ia mencontohkan kawasan data center di Malaysia dan Singapura yang telah terhubung dengan industri AI dan sektor pendukung lainnya. Tenaga kerja mulai dari level manajemen hingga teknis juga tersedia. Sementara itu, investor yang masuk ke Indonesia masih harus mencari sendiri berbagai komponen ekosistem tersebut. "Kalau investor masuk ke Indonesia, mereka masih bingung. Misalnya masuk ke sektor data center, data center-nya di mana, industri AI-nya di mana, kemudian manufaktur, telekomunikasi, pengadaan komponen untuk handphone dan sebagainya juga di mana," jelasnya .
Menurut Juniman, kawasan industri Indonesia yang masih terpecah-pecah membuat investor harus memikirkan sendiri rantai pasok, tenaga kerja hingga pasar bagi produk yang dihasilkan. Karena itu, Juniman menyebut pemerintah perlu membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan ekosistem bisnisnya, bukan hanya menyediakan lahan dan infrastruktur dasar. Pada akhirnya, daya tarik investasi tidak cukup dibangun melalui pemangkasan regulasi dan pemberian insentif. Kepastian kebijakan, konsistensi implementasi hingga daerah, efisiensi biaya, tenaga kerja terampil dan ekosistem industri harus berjalan bersamaan. Juniman mengingatkan, investasi langsung berbeda dengan investasi portofolio yang dapat keluar-masuk dengan cepat. Investor langsung membutuhkan kepastian dan kenyamanan karena modal yang ditanam bersifat jangka panjang.
Menurutnya, jika investor sudah masuk tetapi kemudian kecewa dan keluar, dampaknya tidak hanya berupa hilangnya investasi. Pengalaman tersebut juga dapat menjadi pertimbangan bagi calon investor lain. "Mereka bisa kapok dan tidak mau kembali. Cerita itu juga akan disampaikan kepada investor lain. Mereka akan menceritakan pengalaman mereka kepada calon investor berikutnya," pungkas Juniman.
Baca Juga: Ratusan Entitas Manufaktur Swiss Pertimbangkan Ekspansi ke ASEAN, Siapkah Indonesia? Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
