JAKARTA. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat merealisasikan kebijakan penempatan tenaga kerja satu pintu dengan membuat satu jalur penyaluran dan perekrutan tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk sektor rumah tangga. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan, kebijakan penempatan TKI satu pintu itu dilakukan untuk meningkatkan aspek perlindungan dan membenahi mekanisme penempatan TKI yang bekerja di Malaysia secara legal dan prosedural. Hal itu dikatakan Hanif melalui keterangan pers Pusat Humas Kemnaker di Jakarta, Senin (9/2/2015), seperti dikutip dari Antara. "Implementasi kebijakan ini segera ditindaklanjuti di tingkat Kementeterian terkait. Dengan model kebijakan satu pintu ini, diharapkan tidak ada lagi TKI ilegal karena mekanismenya akan lebih baik," kata Hanif, yang turut mendampingi kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo ke Malaysia.
RI-Malaysia sepakati kebijakan satu pintu TKI
JAKARTA. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat merealisasikan kebijakan penempatan tenaga kerja satu pintu dengan membuat satu jalur penyaluran dan perekrutan tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk sektor rumah tangga. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan, kebijakan penempatan TKI satu pintu itu dilakukan untuk meningkatkan aspek perlindungan dan membenahi mekanisme penempatan TKI yang bekerja di Malaysia secara legal dan prosedural. Hal itu dikatakan Hanif melalui keterangan pers Pusat Humas Kemnaker di Jakarta, Senin (9/2/2015), seperti dikutip dari Antara. "Implementasi kebijakan ini segera ditindaklanjuti di tingkat Kementeterian terkait. Dengan model kebijakan satu pintu ini, diharapkan tidak ada lagi TKI ilegal karena mekanismenya akan lebih baik," kata Hanif, yang turut mendampingi kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo ke Malaysia.