Pengantar

Opini Christianto Wibisono di bawah ini telah terbit di Harian KONTAN, Selasa 22 April 2014. Redaksi memuatnya lagi di Kontan.co.id untuk memperluas gagasan yang disampaikan oleh penulis. Selamat membaca.

RI Memimpin ASEAN Incorporated

Oleh Christianto Wibisono,Ketua Pendiri Institute Kepresidenan Indonesia (IKI) Hiruk pikuk koalisi antar partai dan manuver untuk merebut kursi wakil presiden ke-12 mendampingi presiden ke-7 tidak mendidik rakyat untuk mendalami tantangan apa yang dihadapi oleh Presiden ke-7 RI. Saya prihatin dengan kualitas “lomba lari dalam karung” yang dipertontonkan oleh elite nasional kita.

Pada 20 April 2014, berkaitan dengan 106 tahun Kebangkitan Nasional dan transisi kepresidenan dari Presiden RI ke-6 kepada Presiden RI ke-7, selaku pendiri IKI dan Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) menyampaikan sejumlah temuan atas tantangan dan kekuatan Indonesia. Pertama, kekuatan PDB Indonesia Incorporated pada 2015 bakal masuk The One Trillion Dollars GDP Club dengan PDB menembus US$ 1 triliun.

Kedua, Pemerintah RI mengendalikan APBN sekitar Rp 1.842,5 triliun. Tapi, yang jauh lebih penting adalah dengan kebijakan yang tepat pemerintah dapat menggerakkan segenap kekuatan yang bersinergi dalam Indonesia Incorporated. Ketiga, Bank Indonesia dengan kekuatan aset solid Rp 1.519 triliun, pendapatan Rp 40 triliun, dan pajak Rp 2,2 triliun, surplus Rp 5,8 triliun akhir 31 Desember 2012, akan berperan sangat strategis memobilisasi dana masyarakat secara tepat guna dan tepat sasaran.

Keempat, ada 141 entitas BUMN dengan total aset Rp 3.469 triliun (30 Juni 2013) dan revenue Rp 1.589 triliun pada 31 Desember 2012, dengan cikal bakal Bank Mandiri berakar sejak 1824, siap menjadi ujung tombak ASEAN Incorporated bersama.

Kelima, sekitar 100 entitas korporasi swasta nasional maupun multinasional yang sudah berkiprah dan eksis sejak 1912. Sejak Oei Tiong Ham Concern pada 1863 yang menjadi cikal bakal BUMN Rajawali Nusantara Indonesia pada 1963, AJB Bumiputera 1912, Sampoerna 1913, Sinar Mas 1938, Bakrie 1942, hingga trio Astra, BCA, dan Pertamina yang lahir pada 1957 siap melaksanakan sinergi Indonesia Incorporated memimpin ASEAN Incorporated 2015-2045. Mereka merupakan mayoritas kekuatan dari 464 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Keenam, cadangan devisa milik orang atau badan hukum lepas pantai (off shore) milik orang Indonesia di pelbagai rekening ACU, Eurodollar, dan IBF diperkirakan mencapai US$ 400 miliar. PDBI telah melihat dinamika pertumbuhan rekening ACU Singapura sejak kasus sengketa harta karun milik almarhum H. Tahir antara istri muda Ny. Kartika Tahir dan putra istri pertama Tahir yang merebak pada 1977.

Memakan waktu 17 tahun dan hanya kesaksian Menhan Benny Moerdani di Pengadilan Tinggi Singapura menghasilkan repatriasi dana hasil korupsi US$ 100 juta itu kembali ke Pemerintah RI. Alberto Lapuz Konsultan AT Kearney di suratkabar Business Times Singapore, 26 Februari 1991, memuat breakdown pangsa pasar RI dalam total asset ACU di Singapura, yaitu Indonesia 41%, Malaysia 29%, Singapura 10%, dan sisanya dari luar tiga negara tersebut. Di Guernsey juga masih mengendap dana yang diperebutkan Tommy Soeharto dan Pemerintah RI. Guernsey Financial Intelligence Service (FIS) dalam judicial review di Guernsey Court of Appeals Inggris membekukan dana € 36 juta atau Rp 438 miliar di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas di Guernsey.

Memberdayakan enam aset

Presiden ke-7 RI harus mempunyai prioritas utama utama me-revaluasi dan kemudian me-repatriasi aset nasional Indonesia berupa dana off shore di luar Indonesia untuk berinvestasi dan berintegrasi dalam divisi andalan Indonesia Incorporated memimpin ASEAN Incorporated. Angka AT Kearney bila diterapkan dalam total aset ACU mutakhir Desember 2013 bisa mencapai US$ 400 miliar. Tapi Bank Indonesia dan Bank Mandiri memiliki estimasi konservatif jumlah dana parkir di rekening ACU sekitar US$ 160 miliar atau Rp 1.760 triliun atau setara APBN. Sementara dana pihak ketiga domestik, data LPS, mencapai Rp 3.637 triliun. Seharusnya semua dana ini dimobilisasi dan diintermediasi untuk program pengentasan kelas pendapatan rendah menuju kelas menengah.

Elite nasional Indonesia diimbau untuk melakukan rekonsiliasi nasional, dan pemilihan presiden supaya berdebat tentang bagaimana memberdayakan enam aset nasional tersebut dalam suatu uji kompetensi, integritas, dan karakter serta kualitas kenegarawanan yang bebas dari rekam jejak masa lalu yang bisa menjadi kendala dalam diplomasi internasional.

Siapa pun presidennya harus menghadapi tantangan tersebut dan bukan malah membuat masalah yang terkait Mahkamah Internasional The Hague atau Mahkamah Arbitrasi Bank Dunia (ICSID), Uncitral (PBB), dan OKI seperti yang sedang dialami oleh beberapa capres termasuk kabinet incumbent sedang digugat di ICSID dan Uncitral/OKI karena eksekutif dan legislatif pecah kongsi dalam kasus kebijakan bail out dan perizinan tambang tumpang tindih oleh seorang kepala daerah.

Presiden Indonesia ke-7 harus percaya diri bahwa Indonesia Incorporated siap bertempur dan bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN dan bukan malah menjadi inferior (mengidap rasa rendah diri) mau turun jadi divisi II ASEAN. Karena, para pendiri awal ASEAN memang otomatis menjadi divisi I ASEAN, sedang pendatang baru Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam memang layak masuk divisi II.

Pesan bahwa Presiden ke-7 RI harus berani memberdayakan Indonesia Incorporated sebagai pemimpin ASEAN Incorporated berdasar temuan empiris substantif tentang kekuatan Indonesia Incorporated yang dipantau selama 34 tahun oleh PDBI.

Alangkah mubazirnya perjalanan sejarah bangsa Indonesia bila di tahun 2014 ini elite nasional kurang percaya diri, malah ketakutan minta turun jadi divisi II ASEAN. Substansi ini harus menjadi materi debat capres, bukan dagang sapi primordial SARA yang diembuskan dengan kata kata mentereng yang abstrak dan munafik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Umar Idris