JAKARTA. Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan langkah untuk menghadapi perintah eksekutif Presiden Amerika, Donald Trump di sektor perdagangan internasional. Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan mengatakan, pemerintah sedang mengindentifikasi ekspor produk atau komoditas yang kemungkinan dipermasalahkan Amerika.

Identifikasi, khususnya dilakukan terhadap produk atau komoditas yang selama ini mendominasi ekspor Indonesia ke Amerika,  seperti; CPO, udang, kopi, tekstil, dan alas kaki. "Tapi kami tunggu perkembangannya, lihat hasil investigasi, kan ini belum tahu apa hasil investigasinya," katanya di Kantor Menko Perekonomian, Kamis (6/4).

Darmin Nasution, Menko Perekonomian mengatakan, persiapan juga dilakukan untuk berkomunikasi dengan Amerika. Dia bilang, secara perdagangan barang, selama empat tahun terakhir Indonesia memang memiliki catatan baik dengan Amerika.

Lewat Prolanis, Penderita Diabetes Temukan Dukungan dan Motivasi Sehat

Surplus perdagangan dengan Amerika, berhasil mencapai US$ 8,5 miliar per tahun. "Tapi ini hanya perdagangan barang, jasa dan lain sebagainya belum, kalau digabung itu mungkin ceritanya lain, itu yang akan dijelaskan," katanya.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akhir pekan lalu mengeluarkan perintah eksekutif baru berisi tentang kebijakan di sektor perdagangan. Melalui perintah tersebut, Trump menyuruh stafnya untuk menyelidiki pelanggaran dagang yang mungkin dilakukan oleh mitra mereka hingga mengakibatkan Negeri Paman Sam tersebut mengalami defisit neraca dagang. Salah satu negara yang disebut dalam perintah eksekutif tersebut adalah Indonesia.

Eny Sri Hartati, ekonom Indef meminta pemerintah untuk tidak ambil pusing dengan eksekutif order dari Trump. Menurutnya, dari sisi karakteristik produk, ekspor Indonesia ke Amerika bukan produk yang menjadi pesaing produk Negeri Paman Sam tersebut.

Produk ekspor Indonesia ke Amerika, justru dibutuhkan. Begitu juga, produk Amerika yang dijual ke Indonesia, juga dibutuhkan di dalam negeri. "Kalau mereka lakukan proteksi misalnya, justru memukul balik, inflasi akan naik karena barang yangg dibutuhkan justru dihambat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News