JAKARTA. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil kembali menegaskan menolak rencana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah. Usai bertemu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota, Jakarta, Selasa (16/9) pria yang karib disapa Kang Emil ini mengatakan yang sebaiknya dilakukan bukanlah mengubah mekanisme pemilihan melainkan menyempurnakannya.

"Seharusnya yang dilakukan adalah penyempurnaan, apabila alasannya biaya ya lakukan Pilkada serentak, tidak banyak kampanye terbuka,  media luang luar dibatasi, dan galakkan kampanye efektif,"ujarnya.

Emil mengaku dirinya dan seluruh wali kota se Indonesia telah sepakat menolak pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berbagai pertimbangan menjadi dasar penolakan para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tersebut.

"Kita di level pimpinan saya kebetulan ketua Apeksi wilayah Jawa suara saya mewakili suara suara wali kota di organisasi seluruh Jawa, tapi walaupun se pulau Jawa tapi secara organisasi kan seluruh Indonesia wali kota sudah sepakat menolak Pilkada tidak langsung melainkan  menyempurnakan pilkada yang sedang berlaku," ujar Emil.

Emil mengatakan dirinya sangat berkepentingan dengan RUU Pilkada yang akan diputuskan 25 september tersebut. Karena para wali kota dan bupati akan menderita apabila RUU tersebut jadi disahkan.

"Kenapa kita berkepentingan. Para wali kota dan bupati kan jadi penderita di RUU nya. Kedua, saya berkaca pada pengalaman orang yang independen kaya saya tidak mungkin  lolos dicalonkan kalau tidak melalui pemilihan langsung," ujar Emil. (Taufik Ismail)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan