JAKARTA. Kebutuhan modal Bank BNI untuk ekspansi tahun ini dan tahun depan sudah amat mendesak. Maka itu, pemerintah selaku pemegang sahammayoritas akan mendorong proses pelaksanaan rights issue agar segeraterlaksana secepatnya.

Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengungkapkan, di antara berbagaimacam agenda privatisasi BUMN-BUMN, pemerintah menempatkan aksi rightsissue BNI di urutan pertama. "Yang lebih butuh (modal) itu BNI,makanya kami pacu cepat (rights issue) dan berpeluang tahun ini. Kalaurights issue Bank Mandiri bisa akhir tahun nanti atau tahun depan,"ujarnya di Jakarta, Senin malam (16/8).

Pemerintah memperkirakan, nilai dana yang bisa diraup BNI dalam aksirights issue nanti adalah sekitar Rp 4 triliun sampai Rp 5 triliun.Mustafa memastikan, hasil dari rights issue akan sepenuhnyadimanfaatkan untuk menambah modal BNI agar bisa mendukung ekspansiusaha bank pelat merah beraset ketiga terbesar tersebut.

Mustafa yakin pelaksanaan rights issue nanti akan berjalan lancar danmendapat sambutan apik dari pasar. Keyakinan ini salah satunyadilatarbelakangi oleh hasil non-deal road show yang telah digelarpemerintah ke beberapa negara beberapa waktu lalu. Beberapa negarayang dikunjungi tersebut di antaranya adalah Singapura, Hongkong,Amerika Serikat dan Inggris.

"Antusiasme para investor asing sangat besar, ini tercermin dari harga saham BUMN yang langsung naik," ujarnya. Para investor, kata Mustafa, paling banyak meminati saham-saham BUMN di sektor perbankan, telekomunikasi, dan energi alias migas.

Mustafa menuturkan, Bank Mandiri juga berkepentingan untuk segeramenggelar rights issue. Cuma, tingkat kebutuhannya tidak sebesar BankBNI yang dinilai sudah sangat membutuhkan tambahan modal. Maka itu,pemerintah untuk sementara akan memfokuskan upaya agar Bank BNI bisasegera menggelar rights issue. Sekadar mengingatkan, proses rightsissue BNI saat ini tinggal mengantongi izin dari parlemen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa