JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membuat Anggota Komisi VI DPR RI berang. Tak cuma Anggota DPR dari Koalisi Merah Putih, Anggota DPR dari partai yang mengusung pemerintah pun ikut kesal atas langkah Rini itu. Kekesalan Anggota Komisi VI itu disebabkan langkah Rini mengirimkan surat perubahan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 5 Februari 2015. Dalam surat itu disebutkan bahwa ada perubahan BUMN penerima PMN berdasarkan pertimbangan DPR. "Itu (Surat Rini tanggal 5 Februari) enggak bisa atas masukan, atas pertimbangan DPR. Salah ini. Murni PMN itu usulan pemerintah, tidak ada usulan DPR," ujar Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P Arya Bima di setelah rapat di Gedung DPR, Kamis malam (5/2/2015).
Rini tambah usulan PMN, Komisi VI berang
JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membuat Anggota Komisi VI DPR RI berang. Tak cuma Anggota DPR dari Koalisi Merah Putih, Anggota DPR dari partai yang mengusung pemerintah pun ikut kesal atas langkah Rini itu. Kekesalan Anggota Komisi VI itu disebabkan langkah Rini mengirimkan surat perubahan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 5 Februari 2015. Dalam surat itu disebutkan bahwa ada perubahan BUMN penerima PMN berdasarkan pertimbangan DPR. "Itu (Surat Rini tanggal 5 Februari) enggak bisa atas masukan, atas pertimbangan DPR. Salah ini. Murni PMN itu usulan pemerintah, tidak ada usulan DPR," ujar Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P Arya Bima di setelah rapat di Gedung DPR, Kamis malam (5/2/2015).