JAKARTA. Rio Tinto Indonesia berharap dapat menandatangani perjanjian kontrak karya dengan pemerintah Indonesia pada tahun ini. Mereka berharap dapat segera memulai proyek penambangan nikel di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Konawe, yang berlokasi di perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. "Kami harap tahun ini kontrak karyanya bisa disepakati pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan parlemen," tutur Presiden Direktur PT Rio Tinto Indonesia Omar Anwar usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Kamis (21/8). Proyek yang masuk dalam 10 besar proyek yang digarap Rio Tinto di dunia terletak ini memang sudah sejak lama terkatung-katung. Padahal, proyek yang menelan investasi US$ 2 miliar atau Rp 18 triliun ini diperkirakan mampu menambang biji nikel dengan konsentrat rendah dengan kapasitas produksi 46.000 ton per tahun. Berlarutnya kontrak karya Rio Tinto karena terdapat tumpang tindih izin dari Pemerintah Kabupaten Morowali dan Konawe. Kedua pemkab ini akhirnya mengeluarkan izin kepada grup Bintang Delapan karena pemerintah pusat dan Rio Tinto masih tarik ulur. Akhirnya, dengan alasan mempercepat investasi di daerah, pemerintah kabupaten memberikan izin kepada perusahaan lain. "Kami akan berdialog dengan pemerintah setempat," kata Omar Wapres juga berjanji akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Wapres menyarankan Rio Tinto memulai program pemberdayaan masyarakat di lokasi proyek kendati kontrak karya dengan pemerintah belum ditandatangani. "Wapres minta masyarakat diikutsertakan dalam proses penambangan. Kami juga sudah merancang beberapa program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat," imbuh Omar yang baru satu bulan ini menjadi Presdir Rio Tinto Indonesia. Rio Tinto kembali menjanjikan, proyek tambang nikel seluas 73 ribu hektar ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat dan tentu saja bisa mendatangkan pendapatan bagi pemerintah setempat. "Proyek ini akan menyerap 5.000 tenaga kerja," tutur Omar.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Rio Tinto Berharap Bisa Menandatangani Kontrak
JAKARTA. Rio Tinto Indonesia berharap dapat menandatangani perjanjian kontrak karya dengan pemerintah Indonesia pada tahun ini. Mereka berharap dapat segera memulai proyek penambangan nikel di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Konawe, yang berlokasi di perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. "Kami harap tahun ini kontrak karyanya bisa disepakati pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan parlemen," tutur Presiden Direktur PT Rio Tinto Indonesia Omar Anwar usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Kamis (21/8). Proyek yang masuk dalam 10 besar proyek yang digarap Rio Tinto di dunia terletak ini memang sudah sejak lama terkatung-katung. Padahal, proyek yang menelan investasi US$ 2 miliar atau Rp 18 triliun ini diperkirakan mampu menambang biji nikel dengan konsentrat rendah dengan kapasitas produksi 46.000 ton per tahun. Berlarutnya kontrak karya Rio Tinto karena terdapat tumpang tindih izin dari Pemerintah Kabupaten Morowali dan Konawe. Kedua pemkab ini akhirnya mengeluarkan izin kepada grup Bintang Delapan karena pemerintah pusat dan Rio Tinto masih tarik ulur. Akhirnya, dengan alasan mempercepat investasi di daerah, pemerintah kabupaten memberikan izin kepada perusahaan lain. "Kami akan berdialog dengan pemerintah setempat," kata Omar Wapres juga berjanji akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Wapres menyarankan Rio Tinto memulai program pemberdayaan masyarakat di lokasi proyek kendati kontrak karya dengan pemerintah belum ditandatangani. "Wapres minta masyarakat diikutsertakan dalam proses penambangan. Kami juga sudah merancang beberapa program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat," imbuh Omar yang baru satu bulan ini menjadi Presdir Rio Tinto Indonesia. Rio Tinto kembali menjanjikan, proyek tambang nikel seluas 73 ribu hektar ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat dan tentu saja bisa mendatangkan pendapatan bagi pemerintah setempat. "Proyek ini akan menyerap 5.000 tenaga kerja," tutur Omar.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News