KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan, valuasi harga divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% antara US$ 3 miliar - US$ 5 miliar. Hitungan itu, sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian akan memberikan keputusan.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan pengajuan valuasi harga itu dilakukan oleh beberapa menteri. Seperti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. "Harganya tidak mungkin US$ 5 miliar, tapi di atas US$ 3 miliar," terangnya di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (21/6).

Sebelumnya ada lima lembaga keuangan yang mengeluarkan valuasi harga saham atas pembelian hak partisipasi alias participating interest   40% Rio Tinto. Pertama, valuasi dari Morgan Stanley yakni sebesar US$ 3,6 miliar. Kedua, Deutsche Bank sebesar US$ 3,3 miliar. Ketiga, HSBC sekitar US$ 3,85 miliar. Keempat, UBS senilai US$ 4 miliar. Kelima RBC di angka US$ 3,73 miliar.

Saat ini Indonesia hanya memiliki saham Freeport Indonesia sebesar 9,36%. Untuk memenuhi 51%, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mendapat tugas melego pembelian participating interest 40% milik Rio Tinto. Kemudian hak tersebut dikonversi menjadi saham. Selain itu, kekurangan saham  akan diambil dari saham Freeport Indonesia.

Fajar menjelaskan, mengenai harga Rio Tinto dan Freeport Indonesia sudah sepakat untuk menyatukan perhitungan valuasi divestasi saham. Sehingga yang keluar untuk divestasi Freeport hanya satu angka.

Nah, dalam menentukan harga itu, tidak hanya menghitung angka saat ini saja. Tetapi masa depan Freeport Indonesia dan tanah Papua. "Kalau bicara valuasi tidak hanya uang, tapi juga masa depan," ucapnya

Lalu terkait pendanaan dari divestasi itu, holding  BUMN Tambang dengan induknya Inalum sudah memiliki strategi pendanaan. Strategi itu mulai dari menggandeng BUMN. "Jadi akan menggandeng BUMN perbankan. Jika masih kekurangan pendanaan akan menerbitkan obligasi," terang dia

Sebelumnya, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin negosiasi saat ini sangat complicated. "Kompleksitasnya banyak. Tapi sekali lagi, sudah ada significant milestone," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati