KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Teluk kembali menegaskan bahwa dinamika global kian berperan dalam menentukan akses dan stabilitas energi dunia. Kondisi ini mendorong pentingnya diplomasi energi sebagai instrumen strategis untuk menjaga ketahanan nasional. Pada 13 April 2026, Amerika Serikat (AS) mengumumkan blokade terhadap akses pelabuhan Iran setelah perundingan dengan Teheran gagal mencapai kesepakatan.
Baca Juga: Hasil Pertemuan dengan Purbaya, S&P Tetapkan Rating Indonesia di BBB Outlook Stabil Langkah tersebut diperkirakan mengganggu aliran hingga sekitar 20 juta barel per hari minyak mentah dan produk turunannya, serta berpotensi mendorong harga minyak kembali menembus level US$100 per barel. Board of Experts Prasasti sekaligus pakar energi Arcandra Tahar menilai, perkembangan ini menunjukkan semakin dominannya faktor geopolitik dalam menentukan akses energi global. “Diplomasi energi menjadi pintu pembuka bagi keamanan energi suatu negara. Melalui hubungan antarpemerintah, Indonesia dapat membangun aliansi strategis untuk memperoleh akses langsung ke aset energi di berbagai negara,” ujarnya melalui keterangan resmi Kamis (16/4/2026). Ia menambahkan, akses terhadap sumber energi, khususnya di kawasan Timur Tengah, kerap bergantung pada kekuatan hubungan bilateral. Oleh karena itu, diplomasi antarnegara tidak hanya membuka peluang kerja sama, tetapi juga memberikan kepastian politik bagi investasi energi di luar negeri.
Baca Juga: MBG Sudah Setahun Berjalan, Serapan Produk Lokal Belum Optimal Namun demikian, strategi tersebut perlu dijalankan secara hati-hati di tengah kompleksitas geopolitik global. Indonesia dinilai perlu memanfaatkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif guna menjaga keseimbangan di tengah rivalitas global serta dinamika sanksi internasional. “Dengan posisi yang tidak terikat pada blok kekuatan tertentu, Indonesia memiliki ruang diplomasi yang luas untuk mengamankan pasokan energi jangka panjang,” tambah Arcandra. Ketegangan di kawasan Teluk juga kembali menyoroti peran strategis Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi dunia. Sekitar 20% perdagangan minyak global melewati jalur ini, sehingga gangguan di kawasan tersebut berpotensi memicu ketidakpastian pasokan dan lonjakan risiko di pasar energi.
Baca Juga: Waspada! Harga Beras di 41 Daerah Lampaui HET, Ini Penyebabnya Board of Experts Prasasti lainnya Halim Alamsyah menilai, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga dapat memengaruhi momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, respons kebijakan energi perlu dirancang secara bertahap dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek hingga panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga energi domestik melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan pasar yang hati-hati. Selain itu, optimalisasi aktivitas perdagangan energi juga penting untuk memberikan fleksibilitas dalam meredam gejolak harga global. Sementara dalam jangka menengah, penguatan pasokan energi nasional perlu dilakukan melalui diversifikasi sumber energi serta peningkatan cadangan strategis. Adapun dalam jangka panjang, Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menekankan pentingnya pembangunan ketahanan energi yang lebih fundamental.
Baca Juga: BGN: Perputaran Uang MBG Capai Rp 1 Triliun per Hari “Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi berisiko tinggi, memperluas sumber energi domestik, serta mendorong transisi energi secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kesiapan infrastruktur,” jelasnya. Prasasti menilai perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan bahwa jalur energi global semakin rentan terhadap dinamika geopolitik. Dalam situasi ini, kemampuan Indonesia menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengelola risiko eksternal menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
