KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia menunjukkan perlambatan pada Mei 2025 menjadi 6,8% yoy dibandingkan April tumbuh 8,2%, yang berasal dari ULN pemerintah yang tumbuh 9,8% yoy dan ULN swasta yang terkontraksi 0,9% yoy. 

Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pendanaan pemerintah mulai terpenuhi di semester I-2025 sehingga tak lagi agresif menjaring utang luar negeri, sementara swasta dinilai mengerem ketergantungan pendanaan utang luar negerinya di tengah gejolak global.

"Ini tentu menjadi sinyal kalau kebutuhan pendanaan pemerintah kelihatannya pelan-pelan sudah terpenuhi, terutama untuk kebutuhan periode kuartal ke-2 atau semester pertama," kata Myrdal kepada Kontan, Senin (15/7).

Nusa Halmahera Minerals Bawa Semangat Menambang Dengan Hati ke Minerba Convex 2025

Baca Juga: Rasio Utang Pemerintah Diproyeksikan Naik Jadi 39,66%-39,73% dari PDB pada Tahun 2026

Myrdal melanjutkan, perlambatan ini juga tercermin dalam hasil lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) belakangan ini. Menurutnya, penyerapan dana oleh pemerintah tidak lagi dilakukan secara agresif. 

“Ini bisa terindikasi dari yield yang diberikan oleh BI juga menurun,” ujarnya.

Selain itu, stabilisasi nilai tukar rupiah turut memberikan ruang terhadap pelonggaran pembiayaan eksternal. 

"Pada periode bulan Mei, tren pelemahan rupiah juga sudah mulai perlahan berhenti. Jadi, rupiah juga posisinya sudah mulai kembali menguat terhadap dolar," lanjut Myrdal.

Sementara itu, di sektor swasta, tren pembiayaan luar negeri juga menunjukkan kecenderungan melambat. Myrdal menilai korporasi kini lebih memilih pendanaan dari dalam negeri ketimbang mengambil risiko dari gejolak eksternal. 

Baca Juga: Utang Luar Negeri Swasta Capai US$ 196,4 Miliar, Terkontraksi 0,9% YoY pada Mei 2025

“Kondisi nilai tukar rupiah masih fluktuatif, dan perkembangan tensi geopolitik juga relatif tidak pasti. Jadi wajar kalau swasta relatif mengurangi ekspansinya dengan mengandalkan pendanaan dari luar negeri,” jelasnya.

Ke depan, Myrdal memperkirakan sejumlah risiko masih membayangi potensi penerbitan utang luar negeri, baik oleh pemerintah maupun swasta. Risiko utama datang dari dinamika global yang dapat meningkatkan biaya utang, seperti credit default swap (CDS) dan pelemahan rupiah. 

“Perang dagang juga berpotensi mendongkrak inflasi dan membuat suku bunga global sulit untuk turun,” katanya.

Tak hanya itu, risiko inflasi impor dan fluktuasi harga komoditas, terutama energi, turut menjadi perhatian. Menurutnya ini juga akan mempengaruhi kapasitas utang luar negeri pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News