KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa pekan terakhir, arus dana asing di bursa saham terus mengalir ke luar. Di sisi lain, industri padat karya berorientasi ekspor, seperti tekstil mengalami penurunan permintaan dan menghadapi gelombang PHK. Perusahaan rintisan juga masih harus berjuang karena bisnis yang lesu. Pemerintah harus bekerja ekstra untuk melindungi kepentingan nasional. Salah satunya memastikan investor tetap tertarik dan mau memenuhi janjinya di tengah meningkatnya risiko global. Penyediaan infrastruktur, hilirisasi industri dan kemudahan berinvestasi menjadi atensi utama pemerintah. Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan investor asing yang dipandang memiliki peran strategis.
Kehadiran investor bukan tanpa risiko. Umumnya negara yang telah memiliki sistem lebih mapan akan menerapkan kerangka risiko dalam menghadapi investor yang masuk. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kepentingan nasional mereka. Mitigasi risiko akan sangat ditentukan oleh tingkat toleransi terhadap risiko. Beberapa kali, pemerintah dikabarkan akan bekerjasama dengan Tesla. Perusahaan milik Elon Musk itu dikabarkan akan berinvestasi di Indonesia. Namun, Tesla lebih memilih negara lain.
Baca Juga: Elon Musk Kembali Menjadi Orang Terkaya Dunia Gantikan Bernard Arnault Pertengahan Februari 2021 Tesla justru mengumumkan akan berinvestasi untuk pembangunan pabrik mobil listrik di Selatan India, yakni Karnataka. Lalu mendaftarkan kantornya di Thailand dengan modal THB 3 juta atau sekitar USD 87.700. Rencananya Tesla (Thailand) Ltd. Ini akan menjual kendaraan listrik (EV), tak hanya kendaraan penumpang, juga akan menjual mobil niaga, seperti truk dan pikap.. Tak sampai di situ. Agustus 2022 Tesla malah menandatangani kontrak pembelian nikel senilai US$ 5 miliar dari dua perusahaan China yang beroperasi di Morowali Industrial Park, yaitu Zhejiang Huayou Cobalt Co dan CNGR Advanced Material Co. Sebelumnya Musk menjanjikan internet gratis melalui Starlink kepada Ukraina yang berkonflik dengan Rusia. Pada April 2022, Pemerintah Ukraina mengumumkan, mereka telah menandatangani kesepakatan dengan SpaceX untuk bantuan internet gratis berbasiskan Starlink. Namun, Musk selaku CEO Starlink pada Oktober 2022 mulai menyuarakan bahwa SpaceX tidak lagi memiliki dana untuk mendukung layanan internet gratis di Ukraina, dan berencana untuk menghentikan layanan tersebut.
Penghentian layanan starlink secara sepihak membahayakan tentara dan alutsista Ukraina di medan perang, yang selama ini menggantungkan komunikasinya kepada Starlink. Agar Ukraina tak jatuh ke Rusia, pada 1 Juni 2023 Pentagon mengumumkan akan membayar penggunaan Starlink dari SpaceX untuk kepentingan militer Ukraina. Penngamat Kebijakan Publik, Ahmad Alamsyah Saragih menyatakan, dari berbagai kasus itu, demi kepentingan nasional, pemerintah jangan terlalu gampang percaya pada janji investor. "Di sisi lain juga harus dapat menjaga agar Indonesia tetap atraktif bagi investor," imbuh Alamsyah, dalam keterangannya, Minggu (18/6). Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Ahmad Febrian
