Jakarta. Hasil penelitian yang dilakukan Transparency International (TI) Indonesia menyatakan bahwa indeks risiko korupsi di tubuh militer mengalami penurunan.

Meski demikian, pemerintah diminta tetap mendorong transparansi dalam bidang pengadaan di internal TNI.

"Dengan indeks ini, bisa diketahui pasang surut risiko korupsi suatu negara yang bisa diperbandingkan dengan negara lain, kemudian menyusun strategi pengendalian risiko korupsi di militer," ujar peneliti TI Inggris, Tehmina Abbas, Kamis (21/1/2016) di Jakarta.

Haji Robert dan NHM Peduli Terbangkan Pasien Jantung ke Jakarta untuk Pengobatan

Berdasarkan laporan TI, indeks antikorupsi di Indonesia membaik dari kategori E (sangat tinggi) pada 2013 menjadi kategori D (tinggi) pada 2015.

Dengan demikian, risiko korupsi di bidang militer Indonesia sejajar dengan beberapa negara, seperti Bangladesh, India, Malaysia dan Filipina.

Sekretaris Jenderal TI Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan, perbaikan harus terus dilakukan untuk menaikkan predikat antikorupsi di Indonesia.

Hal ini karena risiko korupsi Indonesia dinilai masih tetap tinggi.

Menurut Dadang, upaya untuk mengendalikan risiko korupsi dapat dilakukan dengan pencegahan dan penindakan.

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan komitmen dan implementasi zona integritas dan zona bebas korupsi di tubuh militer.

"Termasuk di dalamnya meningkatkan transparansi anggaran militer dan pengadaan alutsista," kata Dadang.

(Abba Gabrillin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News