KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah dan swasta dinilai tetap perlu mewaspadai berbagai risiko eksternal mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, gejolak global, hingga potensi kenaikan suku bunga internasional yang mempengaruhi utang luar negeri (ULN) Indonesia.

Ekonom PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Myrdal Gunarto menilai risiko utang luar negeri (ULN) Indonesia saat ini masih relatif terkendali karena kenaikannya belum terlalu agresif. Di sisi lain, rencana penerbitan Panda Bond dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan APBN yang lebih murah bagi pemerintah.

Baca Juga: INDEF Menilai Pertumbuhan Ekonomi RI 5% Belum Mencerminkan Perbaikan Kualitas

Menurutnya, pertumbuhan ULN Indonesia sebesar 1,90% year on year/yoy dengan nilai US$ 439,8 miliar pada April 2026, masih tergolong moderat. Posisi ini menunjukkan ketergantungan pemerintah maupun sektor swasta terhadap pembiayaan luar negeri masih relatif rendah.

"Perkembangan utang luar negeri kita memang pertumbuhannya masih pelan, dari 1% menjadi 1,9% secara year on year pada April 2026. Ini masih mencerminkan ketergantungan yang relatif rendah dari pemerintah ataupun pelaku bisnis swasta terhadap kebutuhan mereka untuk melakukan utang luar negeri," ujar Myrdal kepada Kontan, Rabu (17/6/2026).

Menurut Myrdal, pertumbuhan utang pemerintah memang lebih tinggi dibandingkan sektor swasta. Namun kondisi tersebut dinilai wajar mengingat pemerintah memiliki kebutuhan pembiayaan yang lebih besar untuk mendukung belanja APBN maupun kebutuhan refinancing utang yang jatuh tempo.

Sementara itu, rendahnya pertumbuhan ULN swasta menunjukkan pelaku usaha masih cenderung berhati-hati dalam melakukan ekspansi bisnis. Ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah membuat banyak perusahaan memilih mengandalkan dana internal dibanding menambah utang baru.

"Pelaku usaha masih wait and see terhadap kondisi global. Mereka juga melihat nilai tukar rupiah sempat melemah dan kondisi ekonomi belum sepenuhnya kondusif, sehingga belum terlalu agresif melakukan ekspansi bisnis," katanya.

Meski posisi ULN masih terkendali, Myrdal mengingatkan sejumlah risiko eksternal tetap perlu diwaspadai. Risiko tersebut mencakup tekanan nilai tukar, fluktuasi harga minyak, ketegangan perdagangan global, hingga potensi perubahan arah kebijakan suku bunga bank sentral utama dunia.

Menurutnya, risiko suku bunga global menjadi perhatian karena ketidakpastian ekonomi dan geopolitik masih berlangsung. Selain itu, pemerintah dan korporasi juga perlu menjaga kecukupan likuiditas valuta asing untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri.

"Jangan sampai kita kekurangan valas untuk membayar kewajiban utang. Karena itu manajemen valas dan strategi lindung nilai atau hedging menjadi sangat penting baik bagi pemerintah maupun swasta," ujar Myrdal.

Di tengah berbagai risiko tersebut, Myrdal menilai rencana penerbitan Panda Bond dapat menjadi pilihan menarik untuk memperluas sumber pembiayaan pemerintah. Menurutnya, instrumen surat utang berdenominasi yuan tersebut berpotensi menawarkan biaya pendanaan yang lebih murah dibandingkan sejumlah instrumen utang lainnya.

"Saya rasa Panda Bond bagus karena yield-nya terlihat lebih rendah dibandingkan instrumen surat utang dalam mata uang lain, termasuk dibandingkan Dim Sum Bond. Ini menjadi keuntungan bagi pemerintah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan kebutuhan APBN," katanya.

Selain menawarkan biaya yang lebih kompetitif, Panda Bond juga dinilai dapat membantu diversifikasi sumber pembiayaan sehingga pemerintah tidak terlalu bergantung pada pendanaan berbasis dolar AS.

Meski demikian, Myrdal mengingatkan bahwa faktor nilai tukar tetap menjadi pertimbangan penting dalam menentukan biaya penerbitan utang. Menurutnya, ketika rupiah melemah, investor cenderung meminta imbal hasil lebih tinggi untuk mengompensasi risiko nilai tukar.

Karena itu, perbaikan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir dinilai dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar surat utang internasional.

"Kalau rupiah membaik, daya tawar yield Indonesia juga menjadi lebih baik. Investor tidak perlu meminta premi risiko yang terlalu tinggi seperti saat rupiah melemah," ujarnya.

Myrdal menambahkan, keunggulan Panda Bond tidak hanya berasal dari biaya pendanaan yang relatif murah, tetapi juga karena instrumen tersebut menggunakan mata uang yuan yang dapat menjadi alternatif selain dolar AS dalam struktur pembiayaan pemerintah.

Di tengah risiko global yang masih tinggi, pemerintah dinilai tetap perlu menjaga pengelolaan ULN secara hati-hati, memperkuat manajemen risiko nilai tukar, serta memanfaatkan instrumen pembiayaan alternatif seperti Panda Bond secara selektif untuk menjaga efisiensi biaya utang negara.

Baca Juga: Risiko Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat, Panda Bond Jadi Alternatif

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News