JAKARTA. Salah satu kandidat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Riswinandi sudah menyiapkan time line terkait peralihan pengawasan di sektor perbankan ke OJK, jika dirinya terpilih menjadi DK-OJK.

“Ada tiga fase peralihan terkait peralihan di sektor perbankan ke OJK. Setiap fase lamanya enam bulan,” ujar Riswinandi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon anggota DK-OJK di Komisi XI DPR-RI, Kamis (7/6).

Fase pertama, meletakkan fondasi dasar karena di masa awal berdirinya OJK akan banyak diambil keputusan strategis. Harus ada dasar yang kuat untuk menjadi landasan arah transisi. Selain itu, di fase awal ini juga akan ada perekrutan tim transisi untuk menyiapkan model operasional.

Fase kedua, perluasan organisasi dan koordinasi khususnya dengan Bank Indonesia. Menurut Riswinandi perlu dibentuk semacam kelompok kerja gabungan antara BI dan OJK untuk koordinasi di masa transisi.

“Kelompok kerja gabungan ini juga perlu dibuat payung hukumnya,” ujarnya.

Fase ketiga, yaitu penyempurnaan. Mulai dari penyempurnaan rekrutmen karyawan, infrastruktur, dan instalasi organisasi. Hal ini mencakup pula kesiapan sistem teknologi informasi dan administrasi OJK.

Sekedar mengingatkan, fungsi pengawasan perbankan BI akan beralih ke OJK pada 1 Januari 2014. Sementara itu, Bapepam-LK akan melebur ke OJK lebih awal yakni pada 1 Januari 2013.

Riswinandi saat ini masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Bank Mandiri. Namanya direkomendasikan untuk posisi Kepala Eksekutif Perbankan DK-OJK. Dalam uji kepatutan dan kelayakan, visi yang ia sampaikan ialah OJK mampu mewujudkan industri jasa keuangan nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

“Sektor perbankan memang masih mendominasi industri jasa keuangan dalam negeri, juga menjadi pusat sumber pembiayaan. Tapi industri keuangan itu saling terintegrasi. OJK akan memperkuat fungsi pengaturan di industri keuangan didasarkan best practice dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: