KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk membatasi minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret beroperasi di wilayah perdesaan demi memberi jalan bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menuai sorotan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk monopoli yang justru berpotensi merugikan masyarakat desa. Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Noer Effendi, menilai kebijakan tersebut tidak tepat karena menutup ruang persaingan sehat dalam bisnis ritel. Menurutnya, pemerintah seharusnya membiarkan Kopdes bersaing secara terbuka tanpa harus mematikan unit usaha yang sudah ada. "Menurut saya kalau itu dilarang ya enggak benar, harusnya kan bersaing jadi nanti monopoli. Kok kebijakannya aneh ya kalau itu memang resmi diputuskan minimarket bahaya juga, banyak orang yang sekarang hidup dari situ," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (25/2/2026).
Tadjuddin mengungkapkan bahwa secara aturan perundang-undangan, praktik monopoli tidak dibenarkan. Dia khawatir kebijakan sosial pemerintah belakangan ini justru tidak memberikan kebahagiaan bagi rakyat, melainkan menambah beban baru.
Baca Juga: Menu MBG Ramadan Ramai Disorot, BGN Pastikan Kecukupan Gizinya "Harusnya ya bersaing saja kalau memang dia bagus dia keluar kan gitu ya, terbuka, bersaing, ini kan bisnis. Kalau bisnis monopoli, pemerintah yang monopoli bagaimana itu. Kan ada undang-undangnya enggak ada monopoli. Menurut hemat saya enggak betul itu, Pemerintah monopoli ya pasti kalah itu rakyat," tegasnya. Lebih lanjut, Tadjuddin meragukan profesionalitas pengelolaan koperasi jika nantinya hanya mengandalkan pengurus desa tanpa manajemen yang mumpuni. Menurutnya, banyak koperasi di Indonesia, seperti KUD di masa lalu berakhir bangkrut karena manajemen yang tidak beres. "Katakanlah saingan sama Alfamaret mungkin ya kalah, terus terang saja karena kalau Alfamart dan Indomaret ini profesional manajemennya. Koperasi itu mengapa selalu gagal biasanya pengelolanya itu nggak beres, apalagi nanti ditunjuk orang-orang pengurus desa," katanya. Lebih lanjut, Tadjuddin mengingatkan agar niat baik pemberdayaan ekonomi desa tidak dilakukan dengan cara-cara yang membatasi pilihan masyarakat dalam berbelanja. "Kecenderungan koperasi itu nanti pengurusnya gak profesional, kalau nanti bersaing terbuka kalah sama Alfamart dan Indomart, jangan-jangan sama warung Madura saja kalah. Jadi kalau nanti itu monopoli dan anggotanya adalah masyarakat, otomatis Alfamart gak bisa bilang apa-apa," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto telah menyampaikan bahwa, jika Kopdes Merah Putih sudah berjalan, maka penyebaran bisnis minimarket harus disetop. "Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop," ujarnya dalam rapat bersama Komisi V DPR, Rabu (12/11/2025). Dia bilang, minimarket sudah terlalu merajalela, dan bahkan bisa menjadi ancaman untuk Kopdes Merah Putih. Menurutnya, kekayaan dari pemilik minimarket sudah cukup besar karena dibiarkan merajalela selama ini. "Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Ya itu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya, kalau mereka sudah sangat besar sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes," tuturnya. "Saya setuju Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ, sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa itu merajalelanya, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini," tandasnya.
Baca Juga: Menaker Ingatkan Pengusaha: Akan Ada Sanksi Jika THR Pekerja Tidak Dibayar Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
