JAKARTA. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli menilai PT Freeport Indonesia telah berbohong akan melakukan PHK pegawainya. Hal itu disebabkan karena pembangunan pabrik pemurnian bahan tambang (smelter) yang membutuhkan anggaran besar. "Ancaman PHK dari Freeport itu bohong," ujar Rizal di Hotel Ritz Carlton, Selasa (28/1/2014). Rizal menilai Freeport akan menuruti kemauan pemerintah untuk membangun pabrik smelter. Pasalnya Freeport dinilai meraup keuntungan paling besar di Indonesia jika dibandingkan negara-negara penghasil tambang lainnya. "Keuntungan paling besar Freeport ada di Indonesia bukan Chile, atau Brazil," ungkap Rizal. Rizal pun setuju dengan penerapan UU Minerba no.4 tahun 2009 yang mengharuskan semua perusahaan minerba melakukan pemurnian terlebih dahulu jika ingin melakukan ekspor. Namun Rizal kecewa, karena perusahaan kecil yang baru merintis bisnis di sektor minerba harus mendapat pengecualian. "Sayangnya pukul rata yang perusahaan kecil suruh bangun. Harusnya perusahaan besar diwajibkan tapi yang besar malah proses, dikecualikan," ungkap Rizal. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Rizal Ramli: Ancaman PHK dari Freeport itu bohong
JAKARTA. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli menilai PT Freeport Indonesia telah berbohong akan melakukan PHK pegawainya. Hal itu disebabkan karena pembangunan pabrik pemurnian bahan tambang (smelter) yang membutuhkan anggaran besar. "Ancaman PHK dari Freeport itu bohong," ujar Rizal di Hotel Ritz Carlton, Selasa (28/1/2014). Rizal menilai Freeport akan menuruti kemauan pemerintah untuk membangun pabrik smelter. Pasalnya Freeport dinilai meraup keuntungan paling besar di Indonesia jika dibandingkan negara-negara penghasil tambang lainnya. "Keuntungan paling besar Freeport ada di Indonesia bukan Chile, atau Brazil," ungkap Rizal. Rizal pun setuju dengan penerapan UU Minerba no.4 tahun 2009 yang mengharuskan semua perusahaan minerba melakukan pemurnian terlebih dahulu jika ingin melakukan ekspor. Namun Rizal kecewa, karena perusahaan kecil yang baru merintis bisnis di sektor minerba harus mendapat pengecualian. "Sayangnya pukul rata yang perusahaan kecil suruh bangun. Harusnya perusahaan besar diwajibkan tapi yang besar malah proses, dikecualikan," ungkap Rizal. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
