JAKARTA. Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino mengaku tidak menyesal atas sikapnya yang sempat mengultimatum Presiden Joko Widodo, setelah kantornya di Tanjung Priok digeledah oleh Badan Reserse Kriminal Polri, beberapa waktu lalu. Sebab, RJ Lino merasa mendapat dukungan dari Presiden Jokowi setelah menyampaikan ultimatumnya itu.

Menurut RJ Lino, dukungan ini dapat dilihat dari efek setelah kejadian penggeledahan. Dia tetap aman di posisinya sebagai Dirut Pelindo II. Ini menyebabkan Lino membatalkan niatnya semula untuk mengundurkan diri. RJ Lino merasa mendapatkan banyak dukungan.

Selain itu, tidak lama setelah kejadian, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso dirotasi, dan kini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Banyak yang mengaitkan rotasi itu dengan kasus Pelindo II yang ditangani Bareskrim. RJ Lino pun tidak menampik mengenai kemungkinan itu.

"Saya di-support di mana-mana. Akhirnya polisi itu yang diganti, bukan saya. Belum tentu dia juga enggak benar. Namun, itu setidaknya menandakan, 'Hey, this guy is doing correct' (Orang ini melakukan hal yang benar)'," kata Lino dalam wawancara khusus kepada Kompas.com di kantornya, Jakarta, Selasa (13/10).

Lino menyadari sikapnya dalam mengultimatum Presiden mendapat kritikan dari publik. Selain itu, DPR juga memutuskan untuk membentuk Pansus Pelindo II yang salah satunya disebabkan oleh sikap tersebut.

Namun, dia mengaku tidak peduli dengan semua itu. "Saya enggak butuh publik suka sama saya. Saya seorang dirut BUMN. Saya bukan politisi yang ingin jadi gubernur atau anggota DPR sehingga harus memikirkan popularitas," ucap Lino.

Bagi Lino, yang terpenting adalah bagaimana bekerja sebaik-baiknya untuk membesarkan Pelindo II.

Lino lantas menunjukkan sebuah grafik yang menunjukkan peningkatan aset dan pendapatan Pelindo II setelah dia masuk pada tahun 2009 lalu. Menurut dia, prestasi inilah yang membuatnya tidak tidak takut hingga nekat mengancam akan mundur.

"Silakan orang mau demo apa di luar, tetapi kami tetap pertahankan apa yang ada di sini," ucapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti membantah bahwa mutasi di jajaran kepolisian terkait dengan kasus yang ditangani Bareskrim, termasuk kasus Pelindo II. Badrodin mengatakan, pertukaran itu awalnya didasarkan pada situasi darurat narkotika di Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut memerlukan pemimpin yang mampu menegakkan hukum di sektor kejahatan narkotika. (Baca: Ini Alasan Budi Waseso dan Anang Bertukar Posisi Versi Kapolri)

"Kalau sudah teruji di Bareskrim Polri, artinya memberantas narkotika pasti lebih baik lagi. Terlebih lagi, ada program Indonesia bebas narkoba sehingga jabatan Kepala BNN harus kita berikan ke yang mampu mewujudkan itu," ujar Badrodin. (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia