RKAB Nikel Tahun 2026 Diketok: Produksi Maksimal 270 Juta Ton
Selasa, 10 Februari 2026 19:45 WIB Oleh: Sabrina Rhamadanty | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan telah menetapkan angka Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel periode 2026 pada rentang 260 juta ton sampai maksimal 270 juta ton. "Nikel sudah kita umumkan hari ini, (target produksinya) 260 juta–270 juta ton, in between range-nya itu,” kata Dirjen Mineral dan Batu Bara ESDM, Tri Winarno saat ditemui di Gedung Ditjen Minerba, Jakarta, Selasa, (10/2/2026). Jika dibandingkan, angka ini jauh lebih kecil dibandingkan RKAB nikel 2025 yang sebesar 379 juta ton. Baca Juga: APM Tunggu Kepastian Insentif EV 2026, Harga dan Strategi Pasar Jadi Taruhan Asal tahu saja, angka ini tidak berbeda jauh dengan rekomendasi RKAB dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang sebesar 250 juta ton. Sebelumnya, dalam catatan Kontan, Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey menyebut pemangkasan ini diperlukan untuk mengontrol harga nikel global. "Iya, ini rencana. Dalam, tahun depan (2026) produksi 250 (metrik ton), pemerintah gitu (rencana). Kalau dibandingkan produksi 379 (metrik) tahun ini," kata Meidy saat ditemui di Jakarta, Senin (29/12/2025). Menurutnya, dengan pemotongan RKAB artinya akan ada pengendalian produksi yang diharapkan akan mendorong harga nikel di atas rata-rata sekarang. Di sisi lain, Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Djoko Widajatno, menyebut pemangkasan ini akan berpengaruh pada kinerja smelter nikel ke depannya yang berakibat pada peningkatan impor. Baca Juga: Daya Beli Melemah, Ekonom Nilai Insentif EV Masih Dibutuhkan Industri Otomotif "Karena kekurangan umpan, smelter terpaksa mengimpor bijih nikel dari Filipina,” ujar Djoko kepada Kontan, Minggu (8/2/2026). Menurutnya, rencana pembatasan RKAB ke depan juga berpotensi menimbulkan dampak sistemik, mulai dari tekanan pada keberlanjutan operasional smelter hingga dampak ekonomi bagi tenaga kerja dan masyarakat di sekitar tambang. Di sisi lain, opsi impor juga memiliki keterbatasan karena pasokan global terbatas dan harga bijih dari negara lain seperti Kaledonia Baru, Rusia, Australia, atau Kanada yang relatif lebih mahal. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
