KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), Atilla Keszeg mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan sistem pembayaran tol nir sentuh alias Multi Lane Free Flow (MLFF) akan dicanangkan tahun depan.

Atilla mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan pembahasan dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk implementasi MLFF. Namun, sejak uji coba pada akhir tahun 2023, proyek ini belum juga disetujui.

“Ini adalah hubungan yang sangat lama antara pemerintah Indonesia dan kami, karena kami telah menyatakan bahwa pengembangan sistem kami telah selesai pada Desember 2023. Telah terjadi banyak pembahasan bolak-balik, tetapi proyek ini belum pernah disetujui,” ujarnya saat ditemui di Four Season Jakarta, Senin (20/10/2025).

BNP Paribas Asset Management Soroti Peluang Investasi 2026 untuk Pertumbuhan Ekonomi

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Ujicoba Sistem MLFF di Jabodetabek

Atilla menuturkan, ia yang juga mewakili investor dan pemerintah Hungaria menyambut baik status Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah Indonesia untuk layanan MLFF. Menurutnya, ini menjadi angin segar bagi pihaknya terhadap kejelasan proyek pembayaran jalan tol nir sentuh tersebut.

“Kami percayastatus PSN yang kami peroleh merupakan tanda kepercayaan dan bukti bahwa pemerintah Indonesia benar-benar berkomitmen terhadap proyek ini,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Sony Sulaksono Wibowo menyampaikan bahwa memang sistem MLFF ini sudah siap seperti klaim dari Roatex. Hanya saja, kata dia, pihaknya harus memastikan penerapan teknplogi ini bisa berjalan lancar.

“Karena itu, kami sebagai otoritas jalan tol harus memastikan bahwa semuanya terintegrasi dan berjalan mulus. Ini adalah salah satu hal penting yang harus kami perhatikan,” ujarnya di lokasi yang sama.

Baca Juga: Tiga Jalan Tol di Luar Jawa dan Sumatera Masuk Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN)

Di samping itu, Sony mengatakan, karena penerapan sistem ini menyangkut transaksi uang yang sangat besar, maka diperlukan sistem transaksi yang mumpuni hingga bagaimana cara menanggulangi atau menutup pontensi kerugian dalam transaksi tersebut.

Ia menyebut pihaknya perlu banyak berdiskusi tentang bagaimana cara melindungi sistem teknologi, bagaimana mengantisipasi potensi kerugian. Sony bilang BPJT juga sudah berdiskusi dengan Korlantas Polri terkait aspek penegakan hukum.

“Namun, hal ini tidak mudah, karena Korlantas memerlukan dasar hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan legal dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan transaksi pembayaran tol MLFF,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News