KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nama Robert Pakpahan muncul menjadi satu-satunya kandidat dalam bursa calon Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan untuk menggantikan Ken Dwijugiasteadi. Meski dibantah oleh istana, rumor ini telah berhembus dan ditanggapi positif oleh berbagai pihak.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan, dengan melihat rekam jejak Robert, menurutnya, Robert adalah sosok ideal untuk menjadi Dirjen Pajak dan mendukung program-program pemerintah. Sebab, Indonesia membutuhkan Dirjen Pajak yang bisa mengumpulkan penerimaan tetapi tidak mengganggu perekonomian.

"Robert memang dari dulu adalah orang pajak. Dia dulu direktur peraturan pajak lalu dia pindah ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Saya harap kebijakannya tidak main tekan untuk mencapai target," kata Melchias, Minggu (26/11).

Ia mengatakan, jangan sampai terulang kembali ribut-ribut soal yang terjadi belakangan ini. Contohnya soal adanya bukper yang dikeluarkan tidak dalam koridor peraturan yang ada. "Banyak bukper dilakukan di luar koridor, ini jangan sampai terjadi terus. Agar pajak tidak menjadi instrumen yang tidak mendukung perekonomian," jelasnya.

Ia pun melihat, Robert adalah sosok yang market-friendly sehingga disukai oleh para pelaku ekonomi. Namun demikian, menurut dia, hal tersebut tidak utama. Sebab, yang terpenting adalah target penerimaan pajak harus tercapai.

"Tahun depan naiknya hanya 10% penerimaan pajak. Percuma market friendly tapi tak tercapai penerimaan," ucapnya.

Asal tahu saja, target pendapatan negara dalam APBN 2018 ditetapkan Rp 1.894,7 triliun. Di antara jumlah tersebut, target penerimaan pajak Rp 1.618,1 triliun. Angka tersebut naik 10% dari proyeksi capaian penerimaan pajak tahun ini senilai Rp 1.462,7 triliun.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, Robert juga merupakan sosok yang ideal karena ke depan kelihatannya akan memilih jalan moderat. Dengan demikian, guncangan-guncangan di depan, dalam arti secara politik tidak sestabil sekarang, memang memerlukan moderasi kebijakan.

Anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno juga mengatakan, urusan menjamin risiko, Robert sudah jagoan apalagi dengan rekam jejak yang baIK dan integritas yang teruji. Tinggal harapannya, Robert bisa membangun sinergi internal DJP dan antar-instansi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini