KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah mendorong produsen rokok ilegal masuk ke dalam sistem cukai berpotensi memperluas basis penerimaan negara.
Namun, pemerintah perlu memperhatikan sejumlah risiko agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi industri hasil tembakau. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat dari perspektif fiskal maupun penataan industri.
Meski demikian, pemerintah perlu memastikan formalisasi produsen rokok ilegal tidak sekadar menjadi instrumen jangka pendek untuk mengejar penerimaan negara. Menurutnya, kebijakan tersebut harus diarahkan untuk memperluas basis cukai sekaligus memperbaiki kepatuhan industri hasil tembakau. Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah penetapan tarif cukai bagi produsen yang baru masuk ke sistem legal. Apabila tarif ditetapkan terlalu rendah, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan persaingan dengan produsen rokok legal yang selama ini telah memenuhi kewajiban cukainya.
Baca Juga: Pemerintah Ingin Rokok Ilegal Bayar Cukai, Ekonom Soroti Potensi Kanibalisasi Pasar Sebaliknya, apabila tarif yang dikenakan terlalu tinggi, produsen rokok ilegal justru tidak memiliki insentif ekonomi untuk beralih ke jalur legal dan berpotensi tetap beroperasi di pasar gelap. "Jangan sampai tarif cukai bagi produsen yang baru masuk ke sistem legal ditetapkan terlalu rendah sehingga menciptakan ketimpangan persaingan dengan produsen legal yang selama ini sudah patuh membayar cukai," ujar Ronny kepada KONTAN, Minggu (22/11/2026). Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema transisi yang terukur. Beberapa instrumen yang dapat dipertimbangkan antara lain melalui kawasan industri hasil tembakau (KIHT), penyederhanaan perizinan, pendampingan administrasi, serta struktur tarif yang proporsional berdasarkan skala produksi dan jenis produk. Namun, skema transisi tersebut harus disertai batas waktu dan kewajiban kepatuhan yang jelas. Setelah masa transisi berakhir, produsen yang tetap beroperasi secara ilegal perlu ditindak tegas. Risiko lainnya berkaitan dengan fungsi cukai hasil tembakau sebagai instrumen pengendalian konsumsi. Ronny mengingatkan, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap konsumsi rokok dan kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Tak Lagi Efektif Dorong Penerimaan Negara Jangan sampai upaya memasukkan produsen rokok ilegal ke sistem cukai justru membuat harga produk menjadi semakin murah dan mudah dijangkau masyarakat. Di sisi lain, Ronny memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan cukai sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun per tahun.
Estimasi itu didasarkan pada perkiraan volume rokok ilegal yang mendekati 50 miliar batang per tahun, dengan asumsi produksi nasional sekitar 307 miliar batang dan pangsa rokok ilegal mencapai 13,9%. Sebagai ilustrasi, apabila 25% dari perkiraan volume tersebut berhasil masuk ke sistem legal dengan pungutan rata-rata Rp 300 per batang, potensi penerimaannya mencapai sekitar Rp 3,75 triliun.
Sementara itu, jika tingkat konversi mencapai 40% dengan pungutan rata-rata Rp 400 per batang, potensinya bisa mencapai Rp 8 triliun. "Angka tersebut tetap merupakan simulasi, bukan proyeksi penerimaan yang sudah pasti. Realisasinya sangat bergantung pada berapa banyak produsen yang bersedia masuk ke sistem legal, struktur tarif cukai yang diterapkan, serta kemampuan pemerintah mengawasi produksi dan distribusinya," pungkasnya.
Baca Juga: Legalisasi Rokok Ilegal Berpotensi Tambah Penerimaan Cukai Hingga Rp 10 Triliun Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News