KONTAN.CO.ID - SEOUL. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un merombak jajaran pejabat tinggi negaranya. Ia mengangkat Choe Ryong Hae sebagai Presiden Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara, menggantikan Kim Yong Nam yang sudah menduduki posisi itu selama 20 tahun.

Dilansir dari Reuters, langkah tersebut juga dinilai sejumlah pengamat membuat kekuatan Kim jadi lebih besar. Di mana media pemerintah KCNA menyebut Kim sebagai 'perwakilan tertinggi bagi semua rakyat Korea'.

Sebagai presiden Majelis Rakyat, Choe secara teknis juga menjabat kepala negara. Meskipun kekuasaan tertinggi masih dipegang oleh Kim Jong Un dan keluarganya. Di sisi lain, fungsi kepala negara lebih kepada mewakili Korea Utara di berbagai forum internasional. 

Perombakan tersebut dilakukan Kim Jong Un di tengah meningkatnya upaya diplomasi negaranya di kancah internasional. Seperti diketahui, belakangan negara tersebut berupaya meningkatkan hubungan dengan berbagai negara.

Seperti kepada Amerika Serikat China guna meringankan berbagai sanksi yang ditanggung.

Para analis mengatakan, pengangkatan Choe menunjukkan adanya perubahan generasi dalam kepemimpinan Korea Utara. Terutama setelah pertemuan dengan Amerika Serikat di Vietnam pada Februari lalu yang berakhir tanpa hasil.

"Transisi dan konsolidasi kekuasaan rezim Kim Jong Un telah selesai. Ini mungkin adalah pergantian partai-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir," kata Michael Madden, seorang pakar Korea Utara di Stimson Center.

Sebagai informasi, Choe yang lahir pada 1950 merupakan tangan kanan Kim Jong Un yang sering disebut sebagai pemimpin nomor dua di rezim Kim Jong Un.

Pada 1980-an, dia memimpin delegasi pemuda Korea Utara dalam kunjungan ke sejumlah negara, termasuk Rusia, Libya dan China. Ia pun dipromosikan untuk menduduki jabatan penting di Komisi Militer Pusat pada 2017.

Bahkan beberapa laporan menyatakan, salah satu putra Choe telah menikah dengan kakak perempuan Kim Jong Un yakni Kim Yo Jong.

Di sisi lain, Choe merupakan satu dari tiga pejabat Korea Utara yang dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat pada tahun lalu atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Editor: Tendi Mahadi