JAKARTA. Romli Atmasasmita, Guru Besar Ahli Hukum Pidana Universitas Padjajaran setuju dengan adanya rencana revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, revisi perlu dilakukan untuk memberikan kekuatan dan pegangan hukum untuk KPK dalam melakukan kinerja.

"Ada hal-hal yang perlu diperbaiki," jelasnya, Selasa (12/10). Romli memberikan contoh, kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK.

Menurut dia, dalam hal ini baiknya penyadapan harus dirinci, mengenai waktu penyadapan dan harus diputuskan oleh pimpinan KPK. Selain itu, masalah penyitaan juga harus diberikan batas waktu dan apa saja yang boleh disita.

Meski begitu, Romli tidak menyutujui pembatasan usia KPK yang selama 12 tahun. Alasannya tidak ada relevansinya dengan kinerja KPK.

Dengan adanya perbaikan tersebut, menurut Romli, KPK dapat lebih maksimal melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus korupsi atau suap.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia