KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani memastikan gugatan uji materi (judicial review) terhadap ketentuan perlindungan hukum bagi pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak akan memengaruhi minat investor terhadap penerbitan surat utang global (global bond) Danantara.

Menurut Rosan, respons investor internasional terhadap penerbitan obligasi perdana Danantara tetap sangat positif. Antusiasme tersebut tercermin dari tingginya partisipasi investor selama proses pemasaran (roadshow) hingga tingkat imbal hasil (yield) yang berhasil diperoleh.

"Enggak. Kan saya sampaikan waktu itu kita kemarin sudah menerbitkan obligasi tenor lima tahun dan 10 tahun, responsnya juga sangat-sangat positif," ujar Rosan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (23/7/2026).

Rosan menjelaskan, sebelum menerbitkan obligasi global tersebut, Danantara melakukan roadshow ke sejumlah pusat keuangan dunia, mulai dari Singapura, Hong Kong, Jepang, Boston, New York, hingga London.

Baca Juga: BI Optimistis Insentif Baru Mampu Dongkrak Kredit UMKM

Dari rangkaian pertemuan tersebut, lebih dari 120 investor dan perusahaan menunjukkan ketertarikan terhadap surat utang yang diterbitkan Danantara.

"Lebih dari 120 perusahaan karena kita melakukan roadshow di Singapura, Hong Kong, Jepang, Boston, New York, London. Responsnya sangat positif. Makanya rate kita waktu itu 5,35%," katanya.

Melihat tingginya minat investor, Danantara kini tengah mengkaji peluang menerbitkan obligasi dengan tenor yang lebih panjang, yakni di atas 10 tahun. Langkah ini dipertimbangkan untuk memperluas pilihan instrumen pendanaan sekaligus mengakomodasi kebutuhan pembiayaan jangka panjang.

"Jadi responnya sangar positif, dan kita juga sedang mengkaji kemungkinan kalau kita mau issue untuk jangka panjang di atas 10 tahun," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Rosan di tengah adanya gugatan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Baca Juga: MUI akan Terbitkan Fatwa Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Bantu Iuran BPJS Kesehatan

Sebelumnya, Koalisi Anti-Pencucian Uang Danantara mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juli 2026. Permohonan tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 50A ayat (5) dan Pasal 50A ayat (6) UU P2SK yang mengatur perlindungan hukum bagi pembeli Obligasi Khusus BPI Danantara, yakni Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Kuasa hukum para pemohon, Muhamad Saleh, menilai kedua pasal tersebut memberikan perlindungan hukum yang terlalu luas kepada pembeli obligasi. Menurutnya, ketentuan itu mencakup pengecualian terhadap tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, hingga gugatan perdata.

Selain itu, Saleh menilai aturan tersebut juga mengatur bahwa data transaksi tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan.

"Norma seperti ini tidak hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip equality before the law, due process of law, dan negara hukum sebagaimana dijamin UUD 1945," ujar Saleh dalam keterangan resminya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News