KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani menjelaskan lebih rinci mengenai capaian PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang telah mengelola devisa lebih dari US$ 10,5 miliar dalam waktu sekitar satu setengah bulan beroperasi.

Menurut Rosan, salah satu perubahan utama yang dilakukan DSI adalah mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga yang sebelumnya masih terpisah-pisah (silo), sehingga pemerintah dapat memantau aktivitas ekspor secara lebih menyeluruh.

"Jadi kita mulai dari 1 Juni sampai Juli, per minggu lalu, kita bisa menarik data dari semua instansi atau kementerian, baik dari Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan beberapa instansi lainnya yang selama ini biasanya tidak terkonsolidasi," ujar Rosan kepada awak media, di Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026).

Baca Juga: Bahlil Buka Peluang Harga Pertamax Turun, Cek Harga BBM Hari Ini 21 Juli 2026

Ia menjelaskan, seluruh data tersebut kini dikumpulkan ke dalam satu platform sehingga dapat dibandingkan secara langsung. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat melihat kesesuaian antara harga ekspor yang dideklarasikan eksportir (declare price) dengan harga acuan atau indeks komoditas.

Sebagai contoh, Rosan menyebut komoditas turunan kelapa sawit, seperti RBD (Refined, Bleached, Deodorized) Palm Olein. Sebelum sistem terintegrasi diterapkan, terdapat selisih yang cukup besar antara harga yang dilaporkan eksportir dengan indeks harga.

"Nah sekarang kita bisa menarik datanya semua. Dulu kan data ekspor, pembayaran bea, dan data dari masing-masing instansi itu berbeda-beda. Sekarang kita bisa lihat bahwa selama ini ternyata selalu ada gap," katanya.

Menurut Rosan, sejak sistem mulai diberlakukan, selisih tersebut mulai menyempit. Jika sebelumnya rata-rata mencapai lebih dari 30%, kini perbedaan antara harga deklarasi dan indeks sudah jauh lebih kecil.

Pada tahap awal, DSI memfokuskan pengawasan terhadap tiga komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy beserta berbagai produk turunannya.

Melalui integrasi data tersebut, pemerintah dapat memantau asal komoditas, volume ekspor, pembayaran bea keluar, hingga kewajiban perpajakan. Apabila ditemukan perbedaan data atau indikasi ketidaksesuaian, sistem akan memberikan peringatan (alert) kepada kementerian atau lembaga terkait.

Rosan menjelaskan, melalui sistem tersebut pemerintah dapat mengetahui asal komoditas, volume ekspor, besaran pembayaran bea, hingga pajak yang dibayarkan. Data tersebut kemudian dibandingkan untuk mengidentifikasi adanya selisih atau ketidaksesuaian. Apabila ditemukan perbedaan, sistem akan memberikan peringatan (alert) kepada instansi terkait, seperti Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, maupun Kementerian Perdagangan.

Baca Juga: Daftar Tunggu Haji 2027 Diumumkan, Ini Cara Cek Daftarnya & Estimasi Keberangkatan

Rosan mengatakan, sistem pemantauan tersebut dilakukan secara harian sehingga pemerintah dapat segera mendeteksi apabila terdapat ketidaksesuaian data.

"Sekarang kita bisa capture itu semua. Alhamdulillah, karena kita pantau per hari, kita bisa lihat sekarang declare price dan indeks yang ada sudah sangat berdekatan," kata Rosan.

Adapun DSI saat ini masih berada dalam masa evaluasi selama tiga bulan pertama operasionalnya. Periode tersebut dimanfaatkan untuk memonitor efektivitas sistem sekaligus menyempurnakan pengawasan terhadap ekspor komoditas strategis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News